KASONGAN, radarsampit.com – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sampit dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kasongan, menggelar Pekan Panutan, yang dipusatkan di Kantor Bupati Katingan, Selasa (20/2/2024).
Acara dihadiri Pj Bupati Katingan Saiful, Kepala KPP Pratama Sampit Heri Widiyanto, dan Kepala KP2KP Kasongan Sunarto, serta tamu undangan lainnya.
Pekan Panutan tersebut bertujuan untuk mengajak seluruh elemen lapisan masyarakat khususnya di Kabupaten Katingan, untuk memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak, yaitu melaporkan SPT Tahunan, serta memadankan NIK menjadi NPWP.
Pada kesempatan tersebut, Pj Bupati Katingan Saiful mengaku telah melakukan pemadanan NIK-NPWP sekaligus melaporkan SPT tahunan 2023 melalui e-filing di awal waktu.
Diungkapkannya,selain kewajiban pelaporan SPT Tahunan, wajib pajak orang pribadi yang merupakan warga negara Indonesia tentunya memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
“Dengan demikian, setiap wajib pajak orang pribadi harus melaksanakan pemadanan NIK menjadi NPWP sebelum Juli 2024. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 136 tahun 2023.“Pajak Kuat, Katingan Bermartabat, Indonesia Maju”, ujarnya.
Sementara itu, Kepala KPP Pratama Sampit Heri Widiyanto mengapresiasi langkah Pj Bupati Katingan Saiful dalam kegiatan tersebut.
“Dengan telah melaksanakan pemadanan NIK-NPWP dan melaporkan SPT tahunan PPh orang pribadi tahun Pajak 2023 melalui e-filing, Pj Bupati Katingan telah memberikan teladan terbaik yang patut untuk dicontoh sebagai panutan masyarakat Kabupaten Katingan,” ujarnya, kemarin.
Heri Widiyanto berharap, agar seluruh masyarakat Kabupaten Katingan dapat mengikuti keteladanan Pj Bupati Saiful dan mengajak seluruh wajib pajak untuk melaksanakan Pemadanan NIK menjadi NPWP.
Sekaligus melaporkan SPT tahunan melalui e-filing dengan batas waktu penyampaian SPT Tahunan untuk wajib pajak orang pribadi paling lambat tanggal 31 Maret 2024 sedangkan untuk wajib pajak badan tanggal 30 April 2024.
