Radarsampit.com – Persiapan Kotawaringin Timur (Kotim) menuju Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Tengah 2026 terancam pincang.
Pasalnya, dukungan anggaran yang diusulkan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dinilai sangat minim dibandingkan kebutuhan riil untuk mempersiapkan atlet berprestasi.
Ketua Komisi III DPRD Kotim Dadang Siswanto menegaskan, angka sementara yang muncul dalam pembahasan masih jauh dari ideal.
”Masih dalam proses perundingan dengan Dispora. Angka yang muncul itu sekitar Rp750 juta, tapi kita juga belum tahu pasti dari total berapa yang diajukan. Dalam RDP sebelumnya, mereka sempat menyebut kebutuhan minimumnya bisa mencapai Rp15 miliar. Jadi kalau sekarang hanya Rp750 juta, tentu sangat jauh dari harapan,” ujarnya, Rabu (23/10).
Dadang menilai, alokasi sebesar itu tidak sebanding dengan ambisi mempertahankan predikat juara umum yang pernah diraih Kotim pada Porprov sebelumnya.
”Kalau keinginan KONI ingin mempertahankan jumlah medali di Porprov 2026 mendatang, tapi tidak tegak lurus dengan distribusi anggarannya, ya sulit tercapai,” tegasnya.
Dia mengungkapkan, sejumlah cabang olahraga (cabor) bahkan sudah mulai mempersiapkan diri sejak dini, termasuk tahapan seleksi atlet.
”Porprov rencananya digelar September–Oktober 2026. Cabor seperti IPSI sudah mulai seleksi, panahan bulan depan mulai juga. Setelah seleksi, akan ada pemusatan latihan yang biayanya tidak kecil. Latihan lima hari seminggu itu pasti butuh biaya besar,” jelasnya.
Menurutnya, Komisi III akan berupaya mencari solusi untuk menaikkan nominal anggaran agar lebih realistis.
”Kami akan coba semaksimal mungkin mencari cara menaikkan angka itu, entah dari sumber mana. Karena ini bukan sekadar kegiatan rutin, tapi ajang bergengsi di level provinsi yang membawa nama daerah,” katanya.
Hasil pembahasan akhir, lanjut Dadang, akan ditentukan dalam rapat kompilasi Senin mendatang bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
”Nanti kita sampaikan juga ke TAPD bahwa Kotim jangan sampai kehilangan gengsi karena anggaran yang tidak seimbang. Kita paham kondisi keuangan, tapi efisiensi bukan berarti pemangkasan, melainkan pengaturan ulang prioritas,” tegasnya.
Selain itu, Dadang juga menanggapi kabar terkait kekurangan dana Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di Dispora. Ia menyebut, hal itu hanya disebabkan miskomunikasi antarpihak.
”Tadi sempat ada kebingungan dalam rapat karena datanya tidak sinkron, ada tiga sumber data yang berbeda. Tapi setelah kami komunikasikan dengan tim anggaran, dinyatakan bahwa dana untuk gaji, TPP, dan belanja rutin itu Insya Allah tersedia. Jadi yang disampaikan Dispora tadi soal kekurangan dana, itu tidak benar, hanya miskomunikasi saja,” jelasnya.
Dadang berharap koordinasi antarlembaga dapat lebih solid agar pembahasan anggaran berjalan efektif tanpa menimbulkan kesalahpahaman.
”Kuncinya komunikasi dan data yang akurat. Kalau itu kuat, pembahasan seperti ini bisa lebih cepat dan hasilnya lebih baik untuk masyarakat,” katanya. (ang/ign)
