PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran turun tangan menyikapi anjloknya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang mengancam perekonomian petani. Pabrik kelapa sawit dipaksa tetap membeli sawit dari kebun masyarakat. Selain itu, bupati/wali kota se-Kalteng diminta menetapkan harga acuan TBS.
Hal tersebut ditegaskan dalam Surat Edaran Gubernur Kalteng Sugianto Sabran Nomor: 525/432/P2HP/DISBUN tanggal 27 April tentang Harga TBS Pasca Pengumuman Kebijakan Pemerintah Terhadap Pelarangan Ekspor Minyak Goreng dan Bahan Bakunya. Edaran itu dikeluarkan agar petani sawit tak terpuruk.
SE tersebut merupakan respons Gubernur Kalteng terhadap surat Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Rebublik Indonesia No.165/KB.020/E/04/2022 yang menyatakan larangan ekspor awalnya hanya untuk ekspor minyak goreng (RBD Palm Olein). Namun, dalam Permendag 22 Tahun 2022, semua komponen CPO dan turunannya dilarang sementara untuk diekspor. Pelarangan berlaku hingga stabilnya harga minyak goreng di dalam negeri.
Plt Kadis Perkebunan Provinsi Kalteng Rizky Ramadhana Badjuri, Minggu (8/5), menegaskan, pemerintah tidak tinggal diam dan tidak terkesan lepas tangan terkait anjloknya harga TBS.
Rizky menegaskan, dalam edarannya, Gubernur Kalteng meminta bupati dan wali kota mengawal proses penetapan harga pembelian TBS dan realisasi penetapan harga pembelian TBS di pabrik kelapa sawit. Hal itu agar PKS tidak sepihak menetapkan harga TBS dari petani sawit.
”Diharapkan bupati/wali kota se-Kalteng dapat mengawal proses penetapan harga pembelian TBS dan realisasi penetapan harga di PKS agar perusahaan tidak sepihak menetapkan harga TBS petani sawit, hingga tidak terjadi keresahan dan kekhawatiran penetapan harga di tingkat petani,” ujarnya.
Selain itu, seluruh perusahaan perkebunan sawit yang memiliki PKS, diminta tetap membeli TBS dengan mengacu ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Perkebunan dan Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebunan.
”Bagi perusahaan yang mengabaikan ketentuan dimaksud, akan dikenakan sanksi tindakan sesuai ketentuan yang berlaku dari pemerintah pusat atas usulan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah tidak akan tinggal diam untuk memberikan upaya terbaik pada masyarakat,” tegasnya.
Rizky menambahkan, edaran itu juga ditujukan pada Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kalteng dan seluruh pimpinan perusahaan pabrik kelapa sawit. ”Jika tidak mematuhi, akan dikenakan sanksi tegas. Pemerintah akan terus memantau harga TBS dan tidak akan tinggal diam dalam kondisi yang sangat berdampak bagi masyarakat,” tandasnya.
Sebelumnya, Uji, petani sawit di Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, mengatakan, harga TBS sawit hanya sebesar Rp 1.000 – Rp 1.200 per kilogram. ”Masih mending jika ada yang membeli. Hari ini buah kami tidak ada yang beli. Mungkin karena sedang Lebaran, sehingga hasil panen sebagian sudah membusuk,” katanya, Kamis (5/5) lalu.
Turunnya harga TBS kelapa sawit tersebut merupakan imbas dari kebijakan pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng, termasuk minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO). Selain harga yang terjun bebas, sebelum Lebaran lalu, TBS hasil panen warga tidak ada yang membeli, sehingga sawit itu hanya dijadikan pakan untuk ayam.
Uji berharap agar harga TBS bisa kembali normal. Sebelumnya mereka menjual TBS ke pengepul mencapai Rp 3.000 per kilogram. Dengan harga sebesar itu, petani sawit bisa menghasilkan minimal Rp 3 juta dari lahan seluas satu hektare.
