PANGKALAN BUN, Radarsampit.com – Harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite di tingkat pengecer di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) terus meroket. Di sejumlah wilayah, masyarakat harus merogoh kocek hingga Rp20 ribu per botol, bahkan di Kecamatan Kotawaringin Lama harga jualnya dilaporkan mencapai Rp25 ribu per botol.
Kenaikan harga tersebut diduga berkaitan dengan sulitnya masyarakat memperoleh Pertalite di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Kondisi itu kemudian dimanfaatkan sebagian pedagang eceran untuk menjual BBM dengan harga yang jauh lebih tinggi dibanding harga resmi.
Di kawasan Simpang Runtu, Kecamatan Pangkalan Lada, Pertalite eceran dijual dengan harga yang dinilai memberatkan masyarakat. Sementara di Kota Pangkalan Bun, masih ditemukan kios BBM yang menjual Pertalite sekitar Rp14 ribu per liter. Sejumlah warga juga mengeluhkan takaran yang diterima tidak sesuai dengan jumlah yang dibayarkan.
Meski harus membayar lebih mahal, banyak warga mengaku tidak memiliki pilihan lain. Antrean kendaraan di SPBU yang berlangsung selama berjam-jam membuat mereka memilih membeli BBM eceran agar aktivitas sehari-hari tidak terganggu.
Salah seorang warga Desa Pandu Senjaya, Riko, mengaku kondisi tersebut sangat membebani. Sebagai pekerja yang setiap hari bolak-balik ke Pangkalan Bun, ia tidak bisa menghabiskan waktu mengantre di SPBU.
“Kalau ikut antre, saya bisa terlambat masuk kerja. Mau tidak mau akhirnya beli di eceran walaupun harganya hampir dua kali lipat,” ujarnya, Selasa (28/7).
Menurut Riko, pemerintah dan pihak terkait perlu memperketat pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi. Ia menilai ada kejanggalan karena saat masyarakat kesulitan mendapatkan Pertalite di SPBU, stok di kios-kios eceran justru selalu tersedia.
Ia mengaku pernah melihat banyak kios di sekitar Bundaran Tudung Saji menyimpan persediaan BBM dalam jumlah cukup besar, mulai dari Pertalite, Pertamax hingga solar.
“Kami tidak mempermasalahkan pedagang mencari nafkah, tetapi distribusinya harus adil. Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru kesulitan mendapatkan BBM subsidi,” katanya.
Keluhan serupa disampaikan Edi, warga Pangkalan Bun lainnya. Sebagai karyawan swasta, ia mengaku tidak mungkin menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengantre karena terikat jam kerja.
Menurutnya, pelangsir bisa mengantre sejak pagi hingga sore, sedangkan pekerja memiliki keterbatasan waktu sehingga akhirnya memilih membeli BBM eceran dengan harga yang jauh lebih mahal.
Edi berharap pemerintah daerah, aparat kepolisian, pengelola SPBU, dan Pertamina segera mengambil langkah nyata untuk mengatasi persoalan distribusi BBM subsidi. Ia juga meminta pengawasan terhadap praktik pelangsiran diperketat agar Pertalite benar-benar dapat dinikmati masyarakat yang berhak dengan harga sesuai ketentuan.
