Radarsampit.com – Rumor tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan kembali mencuat seiring pemberlakuan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dan adanya laporan defisit anggaran. Namun, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memastikan bahwa iuran BPJS Kesehatan kemungkinan besar tidak akan mengalami kenaikan pada 2025.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut bahwa hingga saat ini belum ada rencana kenaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk tahun depan.
“Pada 2025, kita belum menganggarkan kenaikan iuran BPJS. Melihat kondisi keuangan BPJS saat ini, iuran seharusnya masih bisa tetap,” kata Menkes pada Minggu (8/12/2024).
Meski tidak ada rencana kenaikan, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengakui bahwa risiko defisit tetap ada. Namun, ia memastikan bahwa aset neto BPJS Kesehatan masih dalam kondisi sehat.
“Kami masih mampu membayar klaim rumah sakit pada 2025,” ujar Ghufron.
Untuk mengantisipasi potensi defisit, BPJS Kesehatan sedang menyiapkan sejumlah skenario, termasuk kemungkinan penyesuaian iuran. Namun, keputusan mengenai kenaikan iuran memerlukan evaluasi menyeluruh dan didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024.
“Perpres 59 mengatur evaluasi iuran maksimal hingga 30 Juni atau 1 Juli 2025. Jadi, apakah iuran naik atau tetap, itu tergantung hasil evaluasi,” jelas Ghufron.
Kenaikan iuran BPJS diperbolehkan dilakukan setiap dua tahun sekali sesuai aturan yang tercantum dalam Perpres 59 Tahun 2024. Namun, keputusan tersebut memerlukan pertimbangan matang.
Ghufron menegaskan bahwa BPJS Kesehatan hanya menyiapkan skenario dan tidak memiliki wewenang untuk memutuskan kenaikan iuran.
“BPJS bertugas mengeksekusi kebijakan, bukan menetapkan regulasi. Kami sudah mengantisipasi berbagai kemungkinan, termasuk iuran tetap atau naik,” tandasnya.
