Kanwil Kemenag Kalteng Kutuk Bom Bunuh Diri

Kanwil Kemenag Kalteng,bom bunuh diri
Noor Fahmi, Kepala kanwil Kemenag Kalteng saat meresmikan gedung baru MTsN Lamandau.(ist)

NANGA BULIK, RadarSampit.com-Kepala kantor wilayah Kemenag Provinsi Kalimantan Tengah, Noor Fahmi mengutuk pelaku bom bunuh diri di Polsek Astanaanyar yang terjadi pada Rabu pagi (7/12). Hal ini disampaikan saat menghadiri peresmian gedung baru MTsN Lamandau, Jumat (9/12) kemarin.

“Agama apapun tidak ada yang mengajarkan terorisme. Mempelajari ilmu agama harus seutuhnya, tidak ada ajaran Islam melakukan perbuatan terkutuk seperti itu,” tegasnya.

Bacaan Lainnya

Untuk itu ia mengimbau kepada para siswa dan santri agar mengikuti guru dan tuntutan agama yang benar agar tidak salah dalam melangkah. Tidak mudah terpengaruh dengan ajakan-ajakan salah yang bisa menjerumuskan kita .”Seluruh komponen harus saling bersinergi, bersama menjaga ketahanan Republik Indonesia. Kita ingin negara yang aman, damai dan rukun. Pemerintah, guru, orangtua, pihak swasta, TNI/polri dan para tokoh agama serta tokoh masyarakat harus bersinergi untuk mencegah masuknya paham radikalisme yang bisa merusak generasi kita,” ajaknya.

Baca Juga :  Penanganan Pandemi Covid-19 Semakin Baik

Sekolah merupakan hal yang penting bagi tempat menimba ilmu karena melalui sekolah ilmu-ilmu pengetahuan diajarkan dari guru kepada siswa, sekolah juga menjadi tempat mencetak para generasi muda yang intelektual dan memiliki akhlak budi pekerti yang baik.

Dengan peresmian gedung MTSN Lamandau ini merupakan bentuk peningkatan pelayanan kepada peserta didik dengan meningkatkan mutu dan kualitas sarana prasarana pendidikan.

“Semoga dengan gedung baru ini menambah semangat guru dan siswa-siswi dalam proses belajar mengajar kita jaga dan rawat bersama gedung baru ini untuk kepentingan kita bersama,” kata Bupati Lamandau Hendra Lesmana usai memotong pita peresmian gedung.

Gedung baru MTSN Lamandau yang dibangun dua lantai tersebut adalah berasal dari SBSN (Surat Berharga Syariah Negeri). Selama proses pembangunannya didampingi pihak Kejati Kalteng dan Dinas PUPR, agar proyek berjalan lancar dan tepat waktu. Sebab jika sampai pembangunannya mangkrak, maka Kalteng bisa kena sanksi tidak akan mendapat bantuan SBSN lagi selama 4 tahun kedepan. (mex/sla)

Pos terkait