KUALA KAPUAS – Persidangan kasus tindak pidana korupsi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2018-2019 di Desa Kahuripan Permai, memasuki putusan. Selasa (15/6) kemarin, oknum kepala desa setempat inisial FGSS resmi divonis 4,5 tahun penjara atau 4 tahun 6 bulan. Putusan ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Kota Palangkaraya.
Putusan dibacakan para hakim yang dipimpin oleh Totok Sapto Indrato, kemudian anggotanya Irfanul Hakim, dan Aunar Sakti Siregar (Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi). Dalam putusan tersebut para hakim meyakini dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, mulai dari pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan ahli, pemeriksaan surat, dan pemeriksaan terdakwa sendiri, terdakwa FGSS dinyatakan terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.
”Sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Cabjari Kapuas di Palingkau yaitu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 b UU 20 tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,”ucap hakim dalam bacaan vonis saat persidangan.
Pembacaan vonis yang dibaca secara bergantian oleh majelis hakim, intinya menyatakan terdakwa FGSS bersalah melakukan korupsi, memperkaya diri sendiri sebagaimana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 b Undang-Undang 20 tahun 2001 jo. Kemudian Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan serta denda Rp 200 juta. Apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
”Selain itu terdakwa juga diminta untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 584.186.251 dari kerugian negara. Apabila tidak dibayar selama satu bulan setelah putusan mempunyai hukum tetap, maka kaksa akan menyita harta bendanya untuk menutupi kerugian negara tersebut. Atau kalau tidak ada harta bendanya terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Kemudian terdakwa juga diminta untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000. Yang mana untuk barang bukti dikembalikan kepada yang berhak,” beber hakim.
Usai membacakan vonis kepada terdakwa FGSS, hakim ketua majelis menjelaskan terhadap putusan tersebut, Yakni memberikan kepada para pihak yaitu Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya bisa menyatakan sikap menerima, pikir-pikir selama 7 hari kedepan. Atau apabila tidak puas dengan putusan ini bisamelakukan upaya hukum banding.
Sementara itu dari pihak JPU, dihadiri oleh tim dari Cabjari Kapuas di Palingkau Maina Mustika Sari, dan Norbertus Dhendy Restu Prayogo. Hadir pula kuasa hukum terdakwa Naduh.
Dari penjelasan hakim ketua, tim JPU yang diketuai oleh Amir Giri, dan juga menjabat sebagai Kacabjari Kapuas di Palingkau dalam rillisnya akan putusan hakim menyatakan, pihaknya akan pikir-pikir, serta akan melaporkan putusan perkara tersebut kepimpinannya, secara berkunjung. Mengingat, masih ada upaya hukum banding atau menerima putusan hakim selama 7 hari kedepan.
”Memang putusan tersebut lebih rendah dari pada tuntutan yang kami bacakan pada tanggal 20 Mei 2021 lalu. Dalam surat tuntutan tersebut kami meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk menghukum terdakwa FGSS dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan, serta denda sebesar Rp 300juta subsider 3 bulan kurungan,” papar Amir melalui WhatsApp kepada media ini, kemarin.
Ia menambahkan, ada pidana tambahan terhadap terdakwa agar dapat membayar uang pengganti sebesar Rp. 584.186.251 dari kerugian negara. Apabila tidak dibayar selama 1 bulan setelah putusan mempunyai hukum tetap, maka Jaksa akan menyita harta bendanya untuk menutupi kerugian negara tersebut. Atau jika tidak ada harta bendanya terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun.
