Kasus Pemerasan Pengusaha LPG di Sampit Meluas, Polisi Selidiki Dugaan Pencatutan Nama Mantan Kapolres

LPG 3 kg
Pikap pengangkut elpiji bersubsidi 3 kg untuk masyarakat miskin.(istimewa)

SAMPIT, Radarsampit.com – Penanganan kasus dugaan pemerasan terhadap pengusaha pangkalan LPG, Siti Fauziah, di Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), masih terus dikembangkan. Polisi kini tidak hanya menyelidiki dugaan pemerasan yang melibatkan J bersama kelompoknya, tetapi juga menelusuri penggunaan dokumen laporan polisi (LP) yang diduga palsu.

Dokumen tersebut disinyalir mencatut nama mantan Kapolres Kotim AKBP Resky Maulana Zulkarnain. Penyidik masih berupaya mengungkap tujuan penggunaan surat yang diduga tidak asli tersebut.

Bacaan Lainnya

Kasat Reskrim Polres Kotim AKP Sugiharso mengatakan, pihaknya masih mengumpulkan keterangan untuk memastikan dugaan pencatutan nama tersebut. Namun, proses pendalaman terkendala karena J belum memberikan penjelasan secara terbuka.

“Hal ini masih kami dalami, karena si J sampai sekarang masih belum mau bicara. Jadi, kami masih mencari keterangan dari J untuk apa surat palsu itu ia gunakan,” ungkap Sugiharso kepada Radar Sampit, Selasa (10/11).

Selain dugaan dokumen palsu, polisi juga menemukan indikasi aksi pemerasan terjadi di sejumlah tempat. Beberapa laporan dari lokasi kejadian telah diterima, tetapi penyidik masih membutuhkan keterangan tambahan untuk mengungkap keseluruhan peristiwa.

Sugiharso menyebut, kemungkinan masih ada korban lain yang belum melapor. Karena itu, masyarakat yang merasa mengalami tindakan serupa diimbau menyampaikan laporan kepada kepolisian.

Hingga kini, dua orang telah diamankan dalam perkara tersebut. Polisi masih memburu pihak lain yang diduga terlibat, termasuk seseorang yang disebut menghubungi Ketua PWI Kotim dengan mengaku sebagai Kasat Reskrim Polres Kotim.

“Saat ini baru dua tersangka, ini masih kami kembangkan. Terutama yang mengatasnamakan saya untuk menghubungi Ketua PWI, ini juga masih dalam pengejaran pihak Kepolisian,” pungkasnya.

Pengembangan perkara diharapkan dapat mengungkap seluruh pihak yang terlibat, termasuk dugaan penyalahgunaan identitas pejabat kepolisian.

 

 

Pos terkait