JAKARTA, radarsampit.com – KPK tidak ingin memenuhi usulan pemanggilan capres dan cawapres untuk diperiksa. Sebab, setiap pemanggilan dan pemeriksaan seseorang harus jelas proses dan ditemukan indikasi. Bukan sekadar panggil memanggil. Komisi antirasuah itu tidak ingin menanggapi persoalan politik.
Di panggilnya Muhaimin Iskandar oleh KPK sebagai saksi dugaan korupsi sistem proteksi TKI pada Kamis (7/9) menimbulkan sejumlah keriuahan. Salah satunya beberapa pihak yang menduga KPK bermain politik dalam pemeriksaan itu. Usulan pun muncul, salah satunya politisi Nasdem Ahmad Sahroni yang meminta KPK memeriksa seluruh capres dan cawapres.
Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri merespon soal usulan itu. Menurutnya, siapa pun bebas berpikir dan berpendapat. “Namun kami tidak ingin menanggapi persoalan politik. Karena itu bukan tugas pokok dan fungsi KPK,” ucapnya.
Sebab, dalam penegakan hukum tentu semua ada dasar dan prosesnya. Sangat tidak tepat, bila penegak hukum tiba-tiba melalukab pemeriksaan atau pemanggilan seseorang tanpa ada proses-proses yang sebelumnya dilalui.
Dia menjelaskan, pemanggilan dan memeriksa Muhaimin Iskandar sebagai saksi tentu sudah pasti ada dasar hukum pemanggilannya. Yaitu karena KPK sedang selesaikan proses penyidikan tiga orang tersangka. Yang telah dimulai sejak Juli lalu. Atas duhaan korupsi sistem proteksi TKI. “Yang artinya sudah sangat jelas itu jauh dari urusan pencapresan,” terangnya.
Ali juga menyebut, walaupun kejadian perkaranya tahun 2012, namun baru diterima laporan masyarakat. Yang kemudian naik ke penyelidikan kasus oleh KPK. “Sehingga ini pun jelas sama sekali tidak ada urusan dengan proses politik saat ini,” paparnya.
Ide politisi Nasdem Ahmad Sahroni agar KPK memeriksa seluruh pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden mendapat respons beragam. PDIP, termasuk yang mendukung.
Sekjen PDIP Hasto Kristyanto mengatakan, segala upaya menegakkan integritas perlu didukung. “PDI Perjuangan mendukung seluruh upaya di dalam penegakan hukum tersebut,” ujarnya.
