Radarsampit.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan membawa Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, ke Jakarta pada Sabtu (8/11) pagi.
Langkah ini dilakukan setelah orang nomor satu di Kabupaten Ponorogo tersebut terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Jumat (7/11).
Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, selain Sugiri, lembaga antirasuah juga mengamankan enam orang lainnya dalam operasi senyap tersebut.
Meski begitu, ia belum membeberkan secara rinci identitas para pihak yang turut diamankan. “Pihak-pihak yang diamankan, rencana dibawa ke Jakarta besok. Salah satunya Bupati,” kata Budi kepada wartawan, Jumat malam (7/11).
Rencananya, Sugiri akan diterbangkan ke Jakarta dan mendarat di Bandara Halim Perdanakusuma pada Sabtu pagi. Setibanya di ibu kota, ia akan langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif oleh tim penyidik.
OTT KPK yang menjerat Sugiri Sancoko diduga berkaitan dengan dugaan praktik korupsi dalam proses mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
Dalam operasi tersebut, tim KPK juga disinyalir menyita sejumlah uang tunai yang diduga terkait dengan kasus tersebut, meski jumlah pastinya belum diungkap.
“Mutasi dan promosi jabatan,” pungkas Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto.
Lantik Ratusan Pejabat Sebelum Kena OTT KPK
Sebelum terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko ternyata melantik 138 Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mutasi dan promosi pejabat daerah setempat. Pelantikan digelar di rumah dinas Bupati yakni Pringgitan, Jumat (7/11/2025 ) pagi.
Mutasi tersebut menyasar jabatan mulai dari kepala dinas, sekretaris, camat, hingga lurah. “Mutasi ini bukan yang terakhir di tahun ini. Sebelum pergantian tahun, akan ada pergeseran lagi,” ungkap Sugiri kepada media.
Dalam mutasi kali ini, hanya ada dua pejabat eselon II yang berganti posisi. Di antaranya Suprianto, sebelumnya ia menjabat Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (Dispertahankan), kini dipercaya memimpin Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
