SAMPIT – Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2022 tuntas dibahas. Salah satu gambaran di tahun depan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terjadi penurunan.
“Dari gambaran yang terlihat dalam rancangan KUA-PPAS pada tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp320.950.931.700,00 atau sekitar 17,89 persen,” kata anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kotim Pardamean Gultom, Sabtu (31/7).
Hal itu disampaikan Gultom saat membacakan laporan hasil rapat Badan Anggaran DPRD terkait Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2022 dalam rapat paripurna.
Dia menjelaskan, rancangan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2022 telah disepakati dengan komposisinya yang telah disepakati bersama. Pendapatan sebesar Rp1.472.671.934.600,00, pendapatan asli daerah sebesar Rp247.214.693.000,00, pendapatan transfer sebesar Rp1.150.352.832.000,00 dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp75.104.409.600,00. Belanja sebesar Rp1.472.671.934.600,00, belanja operasi sebesar Rp1.072.086.196.757,00, belanja modal sebesar Rp138.967.236.643,00, belanja tidak terduga sebesar Rp1.000.000.000,00 dan belanja transfer sebesar Rp260.618.501200,00. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp14.015.000.000,00 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp14.015.000.000,00.
Pendapatan asli daerah (PAD) yang saat ini bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah.
Potensi dan keunggulan daerah serta usaha mikro kecil dan menengah diharapkan juga menjadi daya dorong meningkatkan investasi dan lebih menggerakkan sektor ekonomi riil yang dimanfaatkan dan dikelola oleh masyarakat dengan tetap memperhatikan aturan.
Harapan tersebut sejalan dengan tema pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2022 yakni ‘meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pembangunan infrastuktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pengembangan produk unggulan daerah’.
