NANGA BULIK, radarsampit.com – Sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Lamandau mengkritisi besarnya sisa lebih penghitungan anggaran (Silpa) tahun 2023. Hal itu termuat dalam pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap pidato Pj Bupati Lamandau tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023, Kamis (18/7/2024).
Juru Bicara Fraksi Gerindra Eger E Guna mengatakan, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sejatinya merupakan hakikat dari pelaksanaan proses demokrasi. Secara konseptual, pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan bermuara pada pertanggungjawaban terhadap rakyat sebagai pemberi mandat, baik kepada eksekutif maupun legislatif.
”Oleh karena itu, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan sebuah bentuk aplikasi dari sistem pertanggungjawaban anggaran sekaligus kewajiban konstitusional yang harus dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” katanya.
Eger melanjutkan, hal itu juga sebagai sarana untuk melakukan evaluasi terhadap target dan pencapaian kinerja program pembangunan daerah yang telah dilaksanakan selama satu tahun aggaran.
”Untuk melihat secara bersama-sama keberhasilan apa saja yang telah dicapai dan kekurangan atau kelemahan apa saja yang masih terus berulang dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam APBD,” ujarnya.
Salah satu yang menjadi sorotan, yakni Silpa 2023 sebesar Rp117.480.766.634,26. Terdiri dari surplus sebesar Rp8.547.784.749,93 dan pembiayaan netto sebesar Rp108.932.981.884,33.
”Kami Fraksi Gerindra berpendapat bahwa Silpa ini masih terlalu besar dan berpotensi merugikan pembangunan. Oleh sebab itu, mohon kiranya pemerintah daerah menyajikan secara transparan berapa nilai Silpa efisiensi dan berapa nilai Silpa dari gagalnya pekerjaan atau proyek dan apa yang menjadi penyebabnya,” kata Eger.
Hal senada disampaikan Juru Bicara Fraksi Nasdem Mesriadi. Mereka mengaku miris dan prihatin melihat Silpa tahun 2023 yang begitu besar.
“Miris dan prihatin, kenapa Silpa tahun 2023 begitu besar, padahal dana ini sangat dibutuhkan dalam pembangunan Lamandau. Hal ini sangat kontradiktif dengan kondisi pembangunan yang ada di Lamandau sesuai harapan masyarakat, yakni di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lainnya,” kata Mesriadi. (mex/ign)
