PALANGKA RAYA, radarsampit.com – Bencana banji di Kalimantan Tengah melanda lima kabupaten, yakni Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, Kapuas, dan Kotawaringin Barat. Sebanyak 67.215 kepala keluarga atau 218.232 jiwa terdampak bencana tersebut.
Pemerintah Provinsi Kalteng merespons bencana dengan menyalurkan bantuan korban banjir. Pelepasan dilakukan Gubernur Kalteng Sugianto Sabran di lobi Kantor Gubernur Kalteng, Jumat (26/1/2024). Bantuan yang didistribusikan sebanyak 100.000 paket bahan pokok.
Sugianto mengatakan, untuk bencana banjir di DAS Barito ada beberapa titik terdampak, yaitu daerah tengah dan timur serta. Tiga kabupaten menetapkan status tanggap darurat, sehingga Pemprov Kalteng mengeluarkan surat tanggap darurat tingkat provinsi.
Bantuan tersebut akan disalurkan ke Kabupaten Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, dan Barito Timur.
”Kami berangkatkan paket sembako untuk masyarakat sebanyak 100.000 paket untuk 100.000 KK. Kami sudah melakukan rapat secara paralel. Di lapangan sudah berjalan dengan baik. Pemprov didukung TNI, Polri maupun Basarnas,” ujarnya.
Orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini berharap dengan sinergitas seluruh stakeholder dapat meringankan beban yang dialami masyarakat akibat banjir, sehingga kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat. Terlebih di situasi sulit seperti sekarang.
Sugianto meminta masing-masing kementerian terkait agar memperhatikan keadaan jalan Kalimantan Tengah. Jalan ke Barito Selatan merupakan jalan nasional yang jadi tanggung jawab Kementerian PUPR.
”Selama hujan ini mereka melihat intensitas hujan yang tinggi di daerah hulu. Hal itu harus menjadi perhatian agar tahun-tahun berikutnya jalan yang tergenang banjir, tidak terulang lagi,” katanya.
Selain bantuan paket bahan pokok, layanan kesehatan pascabanjir dan dapur umum dilaksanakan tim provinsi.
”Kami berangkatkan juga pasar penyeimbang yang bertujuan untuk penanggulangan inflasi karena putusnya akses jalan darat menuju Barito Selatan. Kami juga menyiapkan tim medis dan kesehatan bekerja sama dengan forkopimda provinsi dan kabupaten,” katanya. (daq/ign)
