PANGKALAN BUN, radarsampit.com – Menyikapi adanya aksi tanam pisang dan pohon sawit di Jalan Trans-Kalimantan, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah langsung direspon pemerintah daerah. Mereka mengambil langkah dengan menggelar rapat koordinasi Preservasi Ruas Jalan Pangkalan Lada-Asam Baru.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kobar Muhammad Hasyim Muallim mengatakan, akan menyampaikan masalah ini kepada Balai Jalan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah. Sebab, perbaikan akses Trans-Kalimantan merupakan kewenangan pemerintah pusat.
“Dalam rapat koordinasi ini dihadiri Balai Jalan Nasional, mengingat ruas jalan itu merupakan kewenangan Kementerian PUPR. Meski demikian bukan berarti kami ini berdiam diri ketika Trans-Kalimantan mengalami kerusakan. Kami sering melakukan koordinasi bahkan melayangkan surat perihal adanya keluhan masyarakat atas rusaknya jalan tersebut,” kata Hasyim Muallim, Senin (31/7/2023).
Dalam rapat koordinasi itu, disepakati oleh Kepala Balai Jalan Nasional yakni akan segera dilaksanakan pengaspalan paling lambat akhir Agustus 2023, dan mulai pengerjaannya pada Selasa (1/8/2023).
“Kesepakatan bersama kepala Balai Jalan Nasional, bahwa 1 Agustus 2023 ini sudah mulai dikerjakan supaya tidak berdebu, dan disepakati juga Camat Pangkalan Banteng agar memantau pelaksanaan pekerjaan di ruas jalan itu,” ujar Hasyim.
Menurut Hasyim Muallim, pemerintah daerah Kobar terus menggenjot pembangunan infrastruktur jalan, mengingat infrastruktur merupakan urat nadi dalam kehidupan masyarakat dan dengan kondisi infrastruktur jalan yang baik tentunya akan mempengaruhi pada peningkatan sektor lainnya. Infrastruktur ini sangat penting dalam pengembangan pembangunan secara keseluruhan.
“Infrastruktur merupakan program prioritas dalam pengembangan pembangunan Kabupaten Kobar, dimana yang menjadi kewenangan kabupaten telah dipetakan dan setiap tahun anggaran pun selalu mengalami peningkatan, mengingat masih banyaknya jalan yang harus di tingkatkan dan anggaran yang harus terbagi, maka kami pun melibatkan pihak ketiga melalui program konsorsium,” ujar Hasyim.
Menurutnya, program konsorsium melalui dana CSR (corporate social responsibility) dari pihak perusahaan terfokus pada konektivitas jalan penghubung antar desa, sehingga tidak ada lagi desa desa yang terisolir. Karena melalui program konsorsium infrastruktur ini semua akses jalan desa ke kota telah terkoneksi.
Rusaknya jalan Trans-Kalimantan di Pangkalan Banteng yang dikeluhkan masyarakat menjadi perhatian anggota DPR RI Muhtarudin. Akses jalan yang ditanami pisang dan sawit itu juga sempat dilihat secara langsung Muhtarudin.
“Kita akan sampaikan ke komisi yang menangani infrastruktur, jadi nanti akan kita jadikan temuan reses, karena jalan tersebut memang menjadi tanggung jawab APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara),” ungkap politikus Golkar tersebut usai bertemu Penjabat Bupati Kobar di Pangkalan Bun, Senin (31/7/2023).
Pertemuannya dengan Pj Bupati Kobar juga membahas banyak hal terkait pembangunan infrastruktur dan rute penerbangan.
“Hari ini saya melakukan pertemuan dengan Pj. Bupati Kotawaringin Barat, beserta SKPD di ruangan kerja Pj. Bupati, bertepatan dengan agenda kerja saya di Kotawaringin Barat. Pentingnya sinergitas demi tercapainya pembangunan di berbagai sektor khususnya di Kabupaten Kotawaringin Barat,” jelasnya.
Seperti diketahui, jalan di Pangkalan Banteng rusak parah. Debu jalanan mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. Omset para pedagang anjlok sejak dua bulan belakangan ini. Mereka berharap pemerintah merespon persoalan tersebut.
