PANGKALAN BUN, radarsampit.com – Menyikapi adanya aksi tanam pisang dan pohon sawit di Jalan Trans-Kalimantan, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah langsung direspon pemerintah daerah. Mereka mengambil langkah dengan menggelar rapat koordinasi Preservasi Ruas Jalan Pangkalan Lada-Asam Baru.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kobar Muhammad Hasyim Muallim mengatakan, akan menyampaikan masalah ini kepada Balai Jalan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah. Sebab, perbaikan akses Trans-Kalimantan merupakan kewenangan pemerintah pusat.
“Dalam rapat koordinasi ini dihadiri Balai Jalan Nasional, mengingat ruas jalan itu merupakan kewenangan Kementerian PUPR. Meski demikian bukan berarti kami ini berdiam diri ketika Trans-Kalimantan mengalami kerusakan. Kami sering melakukan koordinasi bahkan melayangkan surat perihal adanya keluhan masyarakat atas rusaknya jalan tersebut,” kata Hasyim Muallim, Senin (31/7/2023).
Dalam rapat koordinasi itu, disepakati oleh Kepala Balai Jalan Nasional yakni akan segera dilaksanakan pengaspalan paling lambat akhir Agustus 2023, dan mulai pengerjaannya pada Selasa (1/8/2023).
“Kesepakatan bersama kepala Balai Jalan Nasional, bahwa 1 Agustus 2023 ini sudah mulai dikerjakan supaya tidak berdebu, dan disepakati juga Camat Pangkalan Banteng agar memantau pelaksanaan pekerjaan di ruas jalan itu,” ujar Hasyim.
Menurut Hasyim Muallim, pemerintah daerah Kobar terus menggenjot pembangunan infrastruktur jalan, mengingat infrastruktur merupakan urat nadi dalam kehidupan masyarakat dan dengan kondisi infrastruktur jalan yang baik tentunya akan mempengaruhi pada peningkatan sektor lainnya. Infrastruktur ini sangat penting dalam pengembangan pembangunan secara keseluruhan.
“Infrastruktur merupakan program prioritas dalam pengembangan pembangunan Kabupaten Kobar, dimana yang menjadi kewenangan kabupaten telah dipetakan dan setiap tahun anggaran pun selalu mengalami peningkatan, mengingat masih banyaknya jalan yang harus di tingkatkan dan anggaran yang harus terbagi, maka kami pun melibatkan pihak ketiga melalui program konsorsium,” ujar Hasyim.
