Radarsampit.com – Kabupaten Pati, Jawa Tengah, diguncang aksi massa pada Rabu (13/8/2025), ketika ribuan warga berunjuk rasa menolak rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen hingga akhirnya merembet ke aksi pelengseran Bupati Pati, Sudewo
Meski kebijakan tersebut telah dibatalkan oleh Bupati Sudewo lima hari sebelumnya, warga tetap melaksanakan aksi yang sudah direncanakan. Demonstrasi yang awalnya tertib berubah menjadi kericuhan, mengakibatkan kerusakan fasilitas umum dan ketegangan di pusat kota.
Latar Belakang Kenaikan PBB-P2
Kebijakan ini bermula dari rapat intensifikasi pajak antara Pemkab Pati, para camat, dan Paguyuban Solidaritas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Pasopati) di Kantor Bupati.
Melalui kanal resmi Humas Pemkab, Bupati Sudewo menyatakan bahwa penyesuaian tarif hingga 250 persen diperlukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Ia menyoroti bahwa penerimaan PBB tahun 2024 hanya mencapai Rp29 miliar, jauh di bawah Jepara (Rp75 miliar), Rembang (Rp50 miliar), dan Kudus (Rp50 miliar), padahal Pati memiliki wilayah dan potensi ekonomi yang lebih besar.
Menurut Sudewo, PBB di Pati tidak pernah naik selama 14 tahun, sehingga kenaikan signifikan ini dianggap penting untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
Protes dan Pencabutan Keputusan
Pengumuman tersebut langsung menuai penolakan luas. Masyarakat menilai kenaikan drastis itu memberatkan, terutama bagi petani dan pelaku UMKM yang masih berjuang di tengah tekanan ekonomi.
Isu akan adanya aksi besar sudah beredar sejak awal Agustus. Tekanan publik semakin kuat hingga akhirnya pada Jumat (8/8/2025) Bupati Sudewo membatalkan kebijakan tersebut. Dalam pernyataannya di Pendopo Kabupaten, ia mengumumkan tarif PBB kembali ke angka tahun 2024, serta berjanji mengembalikan selisih pembayaran bagi warga yang sudah telanjur membayar tarif baru.
Namun, pencabutan kebijakan itu tidak serta-merta meredakan kemarahan publik. Sebagian warga memutuskan tetap turun ke jalan sesuai jadwal aksi.
Pengamanan Ketat di Hari H
Polresta Pati mengerahkan 2.684 personel gabungan dari 14 polres Polda Jawa Tengah, TNI, dan instansi terkait. Barikade dan kawat berduri dipasang di titik strategis seperti Kantor Bupati, DPRD, dan Alun-alun Pati.
Massa mulai memadati lokasi sejak pagi, membawa spanduk berisi penolakan kenaikan PBB dan tuntutan transparansi kebijakan. Orasi bergema dari mobil komando, sementara sebagian peserta mendesak Bupati untuk hadir menemui mereka.
Aksi Memanas dan Ricuh
Situasi awalnya terkendali, namun sekitar pukul 14.00 WIB, terjadi gesekan antara massa dan aparat. Gas air mata dilepaskan untuk membubarkan kerumunan, memicu kepanikan sekaligus kemarahan. Lemparan botol, batu, dan sandal diarahkan ke barisan aparat.
Kericuhan meluas hingga depan Gedung DPRD. Kaca pecah, pintu dirusak, dan beberapa ruangan mengalami penjarahan. Sebuah mobil patroli dibakar massa, dan video kejadian itu cepat viral di media sosial.
Bupati Sudewo Disoraki Massa
Sekitar pukul 16.30 WIB, Bupati Sudewo mencoba menenangkan massa dengan turun dari kendaraan taktis. Namun, kehadirannya justru memicu lemparan sandal dan botol ke arahnya. Ia segera diamankan kembali ke kendaraan oleh aparat.
Ketegangan baru mereda menjelang malam ketika massa mulai membubarkan diri, sementara aparat tetap berjaga.
Kerusakan dan Tindak Lanjut
Hingga malam hari, kepolisian belum merilis data resmi mengenai jumlah korban dan kerugian. Namun, kerusakan terlihat pada fasilitas DPRD, kendaraan dinas, dan sejumlah kios di sekitar alun-alun.
