Pengamanan Ketat di Hari H
Polresta Pati mengerahkan 2.684 personel gabungan dari 14 polres Polda Jawa Tengah, TNI, dan instansi terkait. Barikade dan kawat berduri dipasang di titik strategis seperti Kantor Bupati, DPRD, dan Alun-alun Pati.
Massa mulai memadati lokasi sejak pagi, membawa spanduk berisi penolakan kenaikan PBB dan tuntutan transparansi kebijakan. Orasi bergema dari mobil komando, sementara sebagian peserta mendesak Bupati untuk hadir menemui mereka.
Aksi Memanas dan Ricuh
Situasi awalnya terkendali, namun sekitar pukul 14.00 WIB, terjadi gesekan antara massa dan aparat. Gas air mata dilepaskan untuk membubarkan kerumunan, memicu kepanikan sekaligus kemarahan. Lemparan botol, batu, dan sandal diarahkan ke barisan aparat.
Kericuhan meluas hingga depan Gedung DPRD. Kaca pecah, pintu dirusak, dan beberapa ruangan mengalami penjarahan. Sebuah mobil patroli dibakar massa, dan video kejadian itu cepat viral di media sosial.
Bupati Sudewo Disoraki Massa
Sekitar pukul 16.30 WIB, Bupati Sudewo mencoba menenangkan massa dengan turun dari kendaraan taktis. Namun, kehadirannya justru memicu lemparan sandal dan botol ke arahnya. Ia segera diamankan kembali ke kendaraan oleh aparat.
Ketegangan baru mereda menjelang malam ketika massa mulai membubarkan diri, sementara aparat tetap berjaga.
Kerusakan dan Tindak Lanjut
Hingga malam hari, kepolisian belum merilis data resmi mengenai jumlah korban dan kerugian. Namun, kerusakan terlihat pada fasilitas DPRD, kendaraan dinas, dan sejumlah kios di sekitar alun-alun.
Polda Jawa Tengah menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap prosedur pengamanan serta mengusut pihak-pihak yang memicu aksi damai menjadi anarkis.
Aspirasi Pemakzulan Bupati Pati
Di tengah kericuhan demonstrasi, anggota DPRD Pati melaksanakan rapat paripurna di gedung DPRD setempat secara dadakan.
Tidak tanggung-tanggung, rapat membahas penggunaan hak angket untuk memakzulkan Sudewo, berhubung rakyat terlanjur kecewa atas kebijakan yang tidak jadi dilaksanakan tersebut.
Hasilnya, seluruh fraksi DPRD yang terdiri atas Partai Gerindra, PDI Perjuangan, PPP, PKB, PKS, Demokrat, dan Golkar setuju untuk mengambil hak angket dan membentuk panitia khusus (pansus) pemakzulan.
