PALANGKA RAYA – Beberapa sektor pajak Kota Palangka Raya saat ini memang sudah berjalan dengan baik, meskipun ada yang belum mencapai target. Salah satunya adalah pajak retribusi parkir, pajak retribusi walet dan lainnya.
Untuk memaksimalkan masyarakat taat pajak. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Palangka Raya Aratuni D Djaban menyebutkan ada tiga hal yang harus dilakukan oleh masyarakat sebagai wajib pajak.
Pertama, masyarakat diminta untuk menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Bangunan (PBB). Langkah kedua, masyarakat diminta untuk segera membayarkan PBB nya sesuai yang tertuang di SPPT, dan yang terakhir atau ketiga, masyarakat diminta menyimpan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) baik itu STTS dalam bentuk digital maupun dalam bentuk kertas, itu setelah selesai membayar PBB sesuai tertuang dalam SPPT.
Aratuni menjelaskan, segala bentuk pembangunan, baik pembangunan fisik ataupun non fisik, pemeliharaan maupun peningkatan serta lain-lainnya, bersumber dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat.
“Pajak memiliki fungsi retribusi, akan didistribusikan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur, fasilitas kesehatan, pendidikan dan lain-lain,” ucap Aratuni saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (18/3).
Dalam penerapan langkah-langka tersebut, BPPRD Kota Palangka Raya terus berupaya dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Pemahaman demi pemahaman dilsampaikan kepada masyarakat sehingga kedepannya semua wajib apajak akan taat membayar pajak.
“Kami terus mendorong ketiga langkah itu. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat taat pajak dan mengetahui manfaat pajak itu sendiri. Karena dengan taat membayar pajak maka masyarakat sudah berperan dalam pembangunan daerah ini,” pungkasnya. (agf/fm)
