PANGKALAN BUN, RadarSampit.com – Di bawah kepemimpinan Bupati Hj Nurhidayah, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat kembali menorehkan prestasi gemilang. Bumi Marunting Batu Aji kembali meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Tahun 2021.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Tengah (Kalteng) Agus Priyono menyerahkan langsung laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2021 kepada 14 kepala daerah se Kalteng di Auditorium BPK Kalteng Palangka Raya, Jum’at (13/5)
Mendampingi Bupati Kotawaringin Barat Hj Nurhidayah Ketua DPRD Kobar Rusdi Ghozali, Sekda Kobar Suyanto, Kepala BPKAD Rohim Hidayat dan Inspektur Kabupaten Kobar.
Pemerintah Kabupaten Kobar telah berhasil meraih opini WTP dari BPK atas LKPD sejak tahun 2014 hingga 2021.
Terkait raihan ini Hj. Nurhidayah menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajarannya. Ia berharap jajarannya tetap memiliki komitmen untuk mempertahankan prestasi ini.
Dalam sambutannya mewakili seluruh kepala daerah, Hj. Nurhidayah menyampaikan jika inti dari pemeriksaan ini adalah untuk menjaga kepercayaan rakyat.
“Kepercayaan itu diperoleh dengan mempertanggungjwabkan setiap anggaran yang digunakan sesuai aturan dan untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.
Menurutnya penting bagi dirinya dan jajaranya untuk menjaga komitmen terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Raihan opini WTP dari BPK atas LKPD Kabupaten Kobar ini sekaligus menjadi prestasi tersendiri bagi Hj. Nurhidayah. Mengingat sejak masa pemerintahannya bersama Wakil Bupati Ahmadi Riansyah, Kobar meraih prestasi tertinggi dalam hal pelaporan LKPD yaitu opini WTP.
“Ini adalah bentuk komitmen kita dan saya berterima kasih kepada seluruh jajaran atas dukungannya,” imbuhnya.
Kepala BPKAD Kabupaten Kobar, Rohim Hidayat menambahkan, dengan raihan opini WTP ke-8 kalinya berturut-turut dari BPK RI hendaknya jangan membuat berpuas diri.
Diharapkan seluruh SKPD harus menjaga komitmen bersama dalam peningkatan kinerja tata kelola keuangan, sehingga kualitas penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) di tahun-tahun mendatang lebih baik lagi.
