PALANGKA RAYA –Vaksinasi Covid-19 kepada seluruh kelompok sasaran di Kalimantan Tengah (Kalteng) diklaim sudah berjalan dengan sangat baik, kendati di satu sisi distribusi vaksin dari pemerintah pusat dalam hal ini melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tergolong terbatas.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalteng Suyuti Syamsul menyebutkan, capaian vaksinasi di provinsi ini secara persentae sudah pada angka yang cukup bagus. Bahkan beberapa waktu lalu Kalteng berada pada peringkat 10 nasional berdasarkan cakupan pelaksanaan vaksinasi.
“Peringkat 10 nasional itu sifatnya dinamis dan bisa berubah-ubah. Namun demikian hal tersebut sudah menandakan capaian vaksinasi di Kalteng sudah berjalan dengan cukup baik, meski memang perlu terus dipacu,” paparnya, kemarin.
Namun secara hitung-hitungan perlaksanaan vaksinasi di provinsi masih harus dipacu guna menyelesaikan target 70 persen vaksinasi Covid-19 pada warga untuk pembentukan kekebalan kelompok.
”Kalau disesuaikan dengan sasarannya, Kalteng ini harusnya menyuntikan empat juta dosis lebih. Sekarang sudah tersuntik satu juta dosis. Artinya sekitar tiga juta dosis lagi yang harus disuntik supaya menyelesaikan semua sasaran,” ucapnya.
Jika melihat kemampuan Kalteng berdasarkan ketersediaan tenaga vaksinator dan jumlah masyarakat yang harus divaksinasi, semestinya tiga juta dosis yang tersisa tersebut bisa diselesaikan dalam waktu 60 hari lebih.
Hanya saja lanjut Suyuti, hal tersebut tetap kembali pada jumlah vaksin yang didistribusikan pemerintah pusat untuk daerah. Sebab itu menyelesaikan target vaksinasi ini, pemerintah juga tergantung dengan jumlah vaksin yang didistribusikan dari Kemenkes.
”Kalau hitung-hitungan, Kalteng ini mampu saja menyuntikan 50 ribu dosis per hari. Sehingga kalau sisanya tiga juta dosis, maka 60 hari saja selesai. Tapi kan ini kembali lagi dengan ketersediaan vaksin di kita,” ucapnya.
Suyuti menambahkan, Kalteng beberapa waktu lalu mendapatkan jatah pendistribusian vaksin sebanyak 170 ribu dosis yang disalurkan melalui berbagai pihak, mulai dari pemerintah, mitra Komisi IX DPR-RI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), TNI dan Polri.
