SAMPIT – Sanggul Lumban Gaol secara resmi mengakhiri jabatannya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kotim. Dia mewariskan sejumlah pekerjaan rumah pada penggantinya, Machmoer, salah satunya persoalan penanganan sampah.
Sanggul dimutasi sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Posisi jabatan sebagai Kepala DLH Kotim dipimpin Machmoer yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Kawasan Permukiman (PUPRKP) Kotim.
Sanggul dan Machmoer merupakan dua pejabat eselon II yang termasuk dari 10 pejabat lainnya yang mengalami rotasi jabatan. Dalam acara pisah sambut di Aula Kantor DLH Kotim, Senin (14/2), Sanggul menitikberatkan persoalan pengelolaan sampah yang masih menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya tertangani. Salah satunya kurangnya penyediaan depo di Kota Sampit.
Penyediaan depo di wilayah Kota Sampit, dinilai belum ideal menjangkau keberadaan depo. DLH Kotim telah membangun enam depo yang tersebar di Kecamatan MB Ketapang yang letaknya di Jalan Pelita, belakang Swalayan Bintang, Jalan Tartar, Jalan Kopi Selatan, Jalan Sampoerna, dan Jalan Antang Barat. Kemudian, dua depo di wilayah Kecamatan Baamang yang lokasinya di Jalan Tidar dan Jalan Christopel Mihing.
”Kami sudah melakukan mapping (pemetaan) di Kota Sampit. Memang dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) sudah diperhitungkan dari jumlah kepadatan penduduk dan luas areal permukiman Kota Sampit idealnya memiliki 15 depo. Di wilayah MB Ketapang saja minimal perlu disediakan delapan depo. Setiap tahun minimal dibangun satu depo, tetapi karena keterbatasan anggaran, pemerintah daerah saat ini hanya bisa membangun delapan depo yang tersebar di wilayah MB Ketapang dan Baamang,” kata Sanggul.
Sanggul menambahkan, empat depo yang tersebar di Kecamatan MB Ketapang memiliki kapasitas yang dapat menampung 200 ton per kubik. Dua depo mini di Jalan Tidar dan satu depo besar di Jalan Cristopel Mihing dapat menampung kapasitas 50 ton per kubik.
”Keberadaan depo sangat membantu mengatasi persoalan tumpukan sampah yang berserakan ditepian jalan. Sebelum ada depo, sampah-sampah di TPS berhamburan. Ukurannya yang hanya 1 x 2 meter tidak cukup menampung sampah, sehingga sampah sampai berserakan ke jalan. Setelah dibangun depo yang lebih luas dengan daya tampung sampah lebih banyak, 151 TPS di Kota Sampit semua sudah dihancurkan dan ditutup,” katanya.
Berkat inovasinya, pembangunan depo berhasil mengatasi hampir 70 persen sampah yang berserakan di pinggir jalan. ”Pemerintah memberikan sosialisasi, memberikan 25 tosa di kawasan permukiman untuk mengelola sampah. Dengan modal keberanian, saya menempatkan depo pusat kota yang strategis. Ada yang dekat hotel, dekat pertokoan, dekat swalayan, semua awalnya sempat ada penolakan pro kontra, sekarang keinginan saya agar masyarakat menjaga dan mendekati sampah itu terwujud. Masyarakat terbiasa membuang sampah ke depo,” katanya.
Kendati demikian, penyediaan depo yang ada masih belum sepenuhnya menjawab persoalan sampah di Kota Sampit. Pasalnya, masih ada saja oknum masyarakat yang membuang sampah sembarangan di lahan kosong.
Dia mencontohkan di Jalan Sawit Raya. Lahan kosong milik warga dijadikan tempat membuang sampah. Padahal, kontainer telah disediakan, tetapi masih banyak masyarakat yang membuang tidak pada tempatnya.
”Persoalan sampah ini cukup rumit. Inovasi dan pengelolaan sampah saja tidak cukup membuat Kota Sampit, kalau pola pikir masyarakat tidak diubah. Lahan kosong bukan tempat sampah dijadikan tempat sampah. Disediakan kontainer, masyarakat tetap buang berceceran. Kita bersihkan, malah semakin memanjakan masyarakat untuk semakin nekat buang sampah lagi ditempat yang sama. Jadi, memang persoalan sampah ini, tidak cukup hanya kerja pemerintah, tetapi masyarakatnya harus sadar kebersihan lingkungan,” katanya.
