JAKARTA, radarsampit.com – Polemik terkait kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendapat atensi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Lembaga pengawas itu tengah melakukan penelusuran di lapangan.
Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty mengatakan, informasi yang masuk soal dugaan itu sudah banyak. Berbagai informasi itu tengah dikompilasi untuk dilakukan analisa.
Saat ini, jajaran pengawas juga telah melakukan penelusuran untuk mengkonfirmasi kebenaran informasi yang beredar. “Kami langsung turunkan lagi ke bawah untuk dilakukan pencermatan baik yang di kabupaten/kota atau yang sudah masuk provinsi,” ujarnya di Kantor KPU RI, kemarin.
Lolly mengatakan, jika memang ditemukan ada kesalahan input, maka harus dilakukan koreksi. Sesuai ketentuan, koreksi dapat dilakukan dalam rekapitulasi di atasnya.
“Begitu di kecamatan ada kesalahan proses rekapnya, ya (perbaikan) di kabupaten,” inbuhnya.
Dia juga menekankan, yang dijadikan basis dalam mengecek tak semata-mata data pada Sirekap. Melainkan terjadap dokumen fisik yang menjadi basis resmi penghitungan. “Sehingga kalau ada dugaan ini itu bagi bawaslu yang harus kami lihat adalah dokumennya,” tegasnya.
Sebagaimana berita sebelumnya, sejumlah pihak menemukan kejanggalan pada data PSI. Sebab, ada ketidaksesuaian jumlah suara TPS dengan data sirekap KPU.
Namun, saat dikonfirmasi kemarin, Komisioner KPU RI Idham Holik menepis tudingan itu. Dia menyebut, yang terjadi bukan penggelembungan melainkan ketidakakuratan teknologi OCR dalam membaca foto formulir mode C.HASIL plano pada sistem Sirekap.
“Di sini pentingnya peran serta aktif pengakses sirekap utuk menyampaikan telah terjadinya ketidakakuratan tersebut,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Idham juga kembali menekankan bahwa hasil resmi perolehan suara peserta pemilu ada pada rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang. Bukan yang tercermin pada Sirekap.
“Mari ikuti proses rekapitulasi secara berjenjang itu karena kami telah perintahkan kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota dalam melaksanakan rekapiutlasi harus menyiarkan secara langsung,” tegasnya.
Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy meminta agar operasi penggelembungan suara PSI pada Pemilu 2024 dihentikan. Romahurmuziy yang akrab disapa Rommy mengaku, sudah mendengar sejak sebelum pemilu, ada operasi pemenangan PSI yang dilakukan aparat.
Rommy mengatakan, aparat menarget kepada penyelenggara pemilu daerah, agar PSI memperoleh 50.000 suara di tiap kabupeten/kota di Pulau Jawa, dan 20.000 suara di tiap kabupaten/kota di luar Pulau Jawa.
Menurutnya, hal itu dilakukan dengan menggunakan dan membiayai jejaring ormas kepemudaan tertentu, yang pernah dipimpin salah seorang menteri untuk memobilisasi suara PSI coblos gambar. “Setidaknya itu yang saya dengar dari salah satu aktivisnya, yang diberikan pembiayaan langsung oleh aparat sebelum pemilu,” bebernya.
Namun, rencana itu sepertinya tidak berjalan dengan mulus sehingga perolehan suara berdasarkan quick count (QC) jauh di bawah harapan lolos parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen.
Belakangan setelah pencoblosan, kata Rommy, pihaknya mendapat informasi ada upaya pelolosan PSI ke parlemen dengan dua modus, yakni memindahkan suara partai yang lebih kecil, yang jauh dari lolos PT kepada coblos gambar PSI dan memindahkan suara tidak sah menjadi coblos gambar partai tersebut.
Mantan Ketua Umum PPP itu mengatakan, penggelembungan suara PSI banyak terungkap, bukan di tingkat TPS, tapi diduga mulai di pleno tingkat kecamatan. Penggelembungan suara diduga terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM).
