Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy meminta agar operasi penggelembungan suara PSI pada Pemilu 2024 dihentikan. Romahurmuziy yang akrab disapa Rommy mengaku, sudah mendengar sejak sebelum pemilu, ada operasi pemenangan PSI yang dilakukan aparat.
Rommy mengatakan, aparat menarget kepada penyelenggara pemilu daerah, agar PSI memperoleh 50.000 suara di tiap kabupeten/kota di Pulau Jawa, dan 20.000 suara di tiap kabupaten/kota di luar Pulau Jawa.
Menurutnya, hal itu dilakukan dengan menggunakan dan membiayai jejaring ormas kepemudaan tertentu, yang pernah dipimpin salah seorang menteri untuk memobilisasi suara PSI coblos gambar. “Setidaknya itu yang saya dengar dari salah satu aktivisnya, yang diberikan pembiayaan langsung oleh aparat sebelum pemilu,” bebernya.
Namun, rencana itu sepertinya tidak berjalan dengan mulus sehingga perolehan suara berdasarkan quick count (QC) jauh di bawah harapan lolos parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen.
Belakangan setelah pencoblosan, kata Rommy, pihaknya mendapat informasi ada upaya pelolosan PSI ke parlemen dengan dua modus, yakni memindahkan suara partai yang lebih kecil, yang jauh dari lolos PT kepada coblos gambar PSI dan memindahkan suara tidak sah menjadi coblos gambar partai tersebut.
Mantan Ketua Umum PPP itu mengatakan, penggelembungan suara PSI banyak terungkap, bukan di tingkat TPS, tapi diduga mulai di pleno tingkat kecamatan. Penggelembungan suara diduga terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM).
“Setiap penggeseran suara tidak sah menjadi suara PSI, jelas merugikan perolehan seluruh partai politik peserta pemilu,” tegasnya.
Menurut Romy, PPP siap membawa masalah tersebut sebagai materi hak angket. Pihaknya akan mendesak pemanggilan seluruh aparat negara yang terlibat, mulai dari KPPS, PPS, PPK, KPUD dan KPU serta Bawaslu dan seluruh perangkatnya.
”Juga tidak tertutup kemungkinan aparat-aparat negara lainnya kita panggil,” ucapnya.
PPP juga menyerukan secara terbuka kepada para penyelenggara pemilu, khususnya KPU di semua tingkatan, untuk segera menghentikan operasi senyap ini dan dalam 1×24 jam mengembalikan input perolahan suara PSI ke angka sebenarnya.
