PALANGKA RAYA – Gubernur Kalteng Sugianto Sabran mengaku tak gentar meski ada warga yang mengancam akan membunuhnya melalui media sosial. Sugianto pun tampak tetap tenang dan menunjukkan dirinya sebagai seseorang yang terbuka serta tidak anti kritik.
”Itu wajar, mungkin dia sedang banyak tuntutan kehidupan, namun cukup disayangkan dengan kata-kata yang turut mengancam presiden, sangat bertentangan dengan falsafah dan kepribadian kita orang Dayak,” ucap Sugianto.
Lebih lanjut ia menyampaikan, sesuai arahan presiden, dikatakannya, perekonomian di masa pandemi harus tetap dilakukan percepatan dan peningkatan, termasuk investasi. Dalam hal ini, penertiban perizinan menjadi salah satu upaya optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah, sehingga manfaatnya dapat dirasakan segenap masyarakat Kalteng.
Selain itu dalam beberapa kali kesempatan, ia menjabarkan, wakil pemerintah pusat di daerah adalah gubernur, sehingga kebijakan presiden harus dikawal sampai ke tingkat pemerintahan terkecil di Kalteng, sehingga bisa diimplementasikan dengan baik.
Ia juga memiliki tanggung jawab besar, seperti memastikan kesejahteraan yang dapat dirasakan masyarakat di Kalteng.
”SDA di Kalteng sangat melimpah, maka harus dapat dirasakan seluruh masyarakatnya. Dirasakan yang dimaksud, baik melalui sektor pendidikan, kesehatan maupun pembangunan infrastruktur,” ujarnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kalteng Agus Siswadi mengatakan, Gubernur tetap fokus melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan, salah satunya mewujudkan hilirisasi pengelolaan sumber daya alam (SDA).
”Hilirisasi menjadi salah satu fokus Gubernur Sugianto dalam optimalisasi pengelolaan SDA, sehingga dapat ditingkatkan nilai gunanya sebelum dipasarkan keluar Kalteng dan mampu menyerap tenaga kerja daerah setempat,” katanya, Rabu.
Ditegaskannya, hilirisasi ini bertujuan menyejahterakan seluruh masyarakat dan bukan hanya segelintir orang saja, namun demikian nyatanya hal ini tampaknya juga membuat sejumlah pihak keberatan dengan kebijakan pro rakyat Gubernur Sugianto tersebut.
