SAMPIT – Konflik internal DPRD Kotim yang kian memanas membuat lembaga itu terus berjalan ke arah yang kian suram. Keharmonisan yang dibangun semakin rusak akibat egoisme politik yang terus digaungkan. Jalan tengah diperlukan untuk merajut kembali kebersamaan dalam memperjuangkan suara rakyat.
Jalan suram lembaga tersebut bermula dari penyusunan ulang alat kelengkapan dewan (AKD) yang tak menyertakan PDIP dan Demokrat. Lima fraksi bersatu menghabisi kursi dua partai besar itu, yakni Golkar, Gerindra, Nasdem, PAN, dan PKB. PDIP dan Demokrat menolak hasil AKD yang baru, meski telah diparipurnakan.
Perang politik tersebut berdampak luas. Perwakilan eksekutif tak menghadiri sejumlah undangan pertemuan dengan para wakil rakyat. Agenda reses juga terhambat. Ada kecamatan dan desa yang enggan memfasilitasi kegiatan dewan saat turun ke wilayah mereka.
Konflik kian memuncak saat Ketua DPRD Kotim Rinie Anderson mengeluarkan surat resmi pada Sekretariat Dewan untuk menunda semua kegiatan lembaga. Penundaan berlaku sampai dilakukan rapat unsur pimpinan dan Rapat Badan Musyawarah untuk menjadwalkan ulang seluruh kegiatan.
Terbitnya surat tersebut menyulut emosi lima fraksi. Mereka menilai keputusan pimpinan tertinggi lembaga tersebut tak berdasar. Bahkan, koalisi fraksi itu mengancam mengajukan mosi tak percaya untuk melengserkan Rinie.
”Kalau ini terjadi (mosi tak percaya, Red), bukan kami yang menghendaki, tetapi karena keputusan yang diambil tidak melalui pertimbangan yang matang,” kata juru bicara lima fraksi Dadang H Syamsu, Selasa (1/3) lalu.
Ancaman koalisi fraksi itu langsung direspons PDIP. Anggota Fraksi PDIP DPRD Kotim Agus Seruyantara menegaskan, pihaknya akan pasang badan untuk mengamankan kebijakan Ketua DPRD Kotim yang tengah dipersoalkan.
”Ketua DPRD sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Mengenai posisi Ketua DPRD, siapa pun yang menggoyang sudah salah arah, Penugasan Ketua DPRD adalah hak partai politik kami. Mohon maaf, jangan mencampuri dapur kami! Kami saja tidak mencampuri rumah tangga partai lain. Ini sudah jelas agak kacau. Kok PDIP mau diobok obok? Janganlah begitu!” tegas Agus Seruyantara.
Agus menuturkan, harusnya lembaga legislatif bisa akur dan harmonis seperti sediakala. Namun, situasi belakangan ini terus menyulut polemik. Rencana untuk melengserkan Ketua DPRD yang sah secara hukum dinilai sudah salah besar.
”Marilah kita berpikir yang arif dan bijaksana. Berpikir secara profesional dan tidak lepas dari konstitusi kita. Kita ini sudah tua-tua. Dilihat secara publik tidak bagus. Malu sama rakyat,” ujarnya.
Agus menambahkan, karut marut DPRD Kotim merupakan imbas dari masalah AKD akibat ketidakpahaman sejumlah anggota itu sendiri. Proses AKD dari awal dinilai salah. Hasilnya pun jadi lebih salah.
”Coba cari di seluruh Tanah Air. Ada tidak anggota fraksi dan anggota DPRD tidak masuk AKD. Coba cari se-Indonesia. Ini sudah jelas salah,” ujar Agus.
Pernyataan Agus tersebut dilatari empat SK AKD yang diterbitkan DPRD Kotim tanpa persetujuan Ketua DPRD, yakni tidak menyertakan anggota DPRD dari PDIP dan Demokrat. Dari 40 anggota DPRD dalam SK tersebut, susunan AKD hanya berjumlah 28 orang.
Menurut Agus, Rinie berusaha meluruskan hal yang salah dan di lembaga tersebut dalam penyusunan AKD. Kondisi demikian bisa berujung hukum di kemudian hari. Karena itulah Rinie mengeluarkan surat yang menunda semua kegiatan lembaga.
”Wajar dong ketua melakukan hal demikian. Jangan remehkan Ketua Dewan yang kini selalu lemah lembut dan penyabar. Perlu diketahui, kader PDI Perjuangan menjalankan tugas secara profesional sesuai dengan aturan. Karena salah, ya diluruskan,” kata Agus yang sebelumnya menjabat Ketua Komisi I ini. (ang/ign)
