PALANGKA RAYA – Penundaan Musyarawah Cabang (Muscab) Dewan Pengurus Cabang (DPC) Demokrat Kota Palangka Raya menyisakan pertanyaan. Padahal, kehadiran peserta sudah kuorum atau memenuhi persyaratan untuk dilaksanakan pleno.
Akibatnya, dari 14 kabupaten dan 1 kota, hanya DPC Demokrat Palangka Raya yang tidak melaksanakan Muscab yang digelar secara serentak. Padahal, DPC Demokrat Kota Palangka Raya merupakan salah satu barometer partai politik untuk menancapkan perjuangan politiknya karena merupakan ibu kota provisi.
Diduga penundaan itu disebabkan tidak sinkronnya kepentingan DPP dengan keinginan Pengurus Anak Cabang (PAC), yaitu Jekan Raya, Sebangau, Pahandut, Bukit Batu, dan PAC Rakumpit. Informasi dihimpun, ada dua kandidat calon Ketua DPC Demokrat Palangka Raya, yaitu Umi Mastikah yang sekarang menjabat Wakil Wali Kota Palangka Raya dengan satu dukungan dan Nurmansyah dengan dukungan empat dukungan PAC.
Apabila Muscab dilanjutkan, dipastikan Umi Mastikah akan kalah dengan pesaingnya yang mendapatkan dukungan mayoritas PAC.
Sekretaris Panitia Pelantikan dan Muscab Serentak DPC Demokrat se-Kalteng Hery Purwanto mengatakan, pada Muscab tersebut, keputusan siapa yang akan menjadi Ketua DPC tidak lagi hanya selesai di Muscab. Hasilnya akan dibawa ke DPP untuk dilakukan fit dan froper test terhadap satu calon atau lebih.
”Memang ada delapan DPC yang aklamasi. Selebihnya ada Kapuas, Kotim, Barito Timur, dam Gunung Mas yang bakal calonnya dua orang,” ujar Hery.
Hery menambahkan, DPD hanya menyampaikan kepada DPP hasil pleno. Terkait keputusan nantinya akan dilakukan fit and proper test dan nanti. Seleksi akan dilakukan tim lima yang terdiri dari ketua umum, sekjen, dan kepala BPOKK. Ditambah dua dari DPD, yaitu ketua DPD dan sekretaris DPD.
”Calon yang aklamasi pun tetap akan melaksanakan fit dan proper test. Kami pun masih menunggu info selanjutnya dari DPP terkait kenapa ditundanya DPC Demokrat Palangka Raya,” ujarnya.
Direktur Eksekutif DPD Demokrat Kalteng ini berharap agar DPP bersikap bijak terhadap dinamika yang terjadi di tingkat DPC. ”Kalau saya secara pribadi melihat memang rapat pleno saya tidak ada di situ, tapi ketika dalam rapat pleno itu sudah memenuhi kuorum dari informasi yang saya tahu, Ketua PAC semua hadir. Harusnya tidak ada DPP menunda itu, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Memang itu katanya DPP meminta. Kalau DPD sifatnya hanya menjembatani dan memberikan fasilitas pelaksanaan Muscab,” tandasnya. (ewa/ign)
