Radarsampit.com – Sebelum terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko ternyata melantik 138 Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mutasi dan promosi pejabat daerah setempat. Pelantikan digelar di rumah dinas Bupati yakni Pringgitan, Jumat (7/11/2025 ) pagi.
Mutasi tersebut menyasar jabatan mulai dari kepala dinas, sekretaris, camat, hingga lurah. “Mutasi ini bukan yang terakhir di tahun ini. Sebelum pergantian tahun, akan ada pergeseran lagi,” ungkap Sugiri kepada media.
Dalam mutasi kali ini, hanya ada dua pejabat eselon II yang berganti posisi. Di antaranya Suprianto, sebelumnya ia menjabat Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (Dispertahankan), kini dipercaya memimpin Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
Posisinya di Dispertahankan digantikan Herry Sutrisno, yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) sekaligus Plt Kepala BKPSDM.
“Kepala Dinas Pertanian kami isi Pak Herry Sutrisno, sementara jabatan lain yang kosong akan segera kami lelang,” kata Bupati.
Pemkab Ponorogo kini masih memiliki lima jabatan eselon II kosong, sebagian diisi pelaksana tugas (Plt).
Di antaranya Kepala Dispendukcapil, Kepala Bapperinda, Kepala Dinsos-PPPA, Kepala DLH, serta Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik yang kosong pascapensiunnya Bambang Nur Cahyo.
Kang Giri memastikan pengisian jabatan tinggi pratama (JPTP) akan dilakukan melalui mekanisme open bidding secara transparan. “Lowongan jabatan akan dilelang secara fair agar mendapatkan orang yang tepat sesuai kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Diciduk KPK Diduga Terkait Jual Beli Jabatan
Sementara itu Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan bahwa KPK menangkap Sugiri Sancoko, Bupati Ponorogo. “Benar,” kata Fitroh dikonfirmasi, seperti dikutip dari JawaPos, Jumat (7/11).
Ia memastikan bahwa Sugiri Sancoko telah diamankan dan kini menjalani pemeriksaan intensif. “Benar (Bupati Ponorogo sudah diamankan),” singkat Fitroh.
Fitroh menjelaskan, OTT yang dilakukan KPK terhadap Bupati Ponorogo diduga berkaitan dengan praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
Dugaan itu mencakup proses mutasi dan promosi jabatan aparatur sipil negara di wilayah tersebut. “Mutasi dan promosi jabatan,” ujarnya.
Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo juga membenarkan adanya penangkapan terhadap Bupati Ponorogo dalam operasi senyap yang berlangsung di wilayah Jawa Timur.
Ia menyebut, selain kepala daerah, terdapat sejumlah pihak lain yang turut diamankan oleh tim penindakan KPK. “Salah satu pihak yang diamankan Bupati Ponorogo,” tegas Budi.
Meski demikian, Budi belum merinci siapa saja pihak yang ikut diamankan dalam operasi tersebut.
Saat ini, tim KPK masih bergerak di lapangan untuk melakukan serangkaian pemeriksaan dan pengumpulan bukti awal terkait dugaan tindak pidana korupsi tersebut.
“Saat ini tim masih di lapangan,” imbuhnya.
Sesuai prosedur, KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan ini, sebelum nantinya diumumkan secara resmi kepada publik. (jpg)
