Warga Miskin di Kalteng Capai 144 Ribu Lebih

warga miskin,BPS Kalteng
Pemaparan rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Kalteng, terkait angka kemiskinan di provinsi ini, Senin (16/1).(istimewa)

PALANGKA RAYA- RadarSampit.Com-Kepala BPS Kalteng Eko Marsoro melalui Koordinator Fungsi Statistik Sosial Ambar Dwi Santoso, merilis persentase penduduk miskin hingga per September 2022, yakmi sebesar 5,22 persen. Angka tersebut meningkat 0,06 persen poin terhadap September 2021 dan turun 0,06 persen poin terhadap Maret 2022.

Diungkapkannya, total penduduk miskin di Kalteng pada September 2022 sebesar 144,52 ribu orang, naik 0,58 ribu orang terhadap September 2021 dan menurun 3,49 ribu orang terhadap Maret 2022.

“Persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2022 sebesar 5,09 persen, turun 0,08 persen poin dari Maret 2022. Untuk wilayah perdesaan, persentase penduduk miskin sebesar 5,32 persen, juga mengalami penurunan 0,04 persen dari Maret 2022,” papar Ambar.

Kemudian lanjutnya, jumlah penduduk miskin perkotaan naik sebanyak 0,09 ribu orang dari 59,84 ribu orang pada Maret 2022 menjadi 59,93 ribu orang pada September 2022. Pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan juga turun sebanyak 0,66 ribu orang dari 85,26 ribu orang pada Maret 2022 menjadi 84,60 orang pada September 2022.

Baca Juga :  Begini Pernyataan Persewar Waropen Terkait Insiden Melawan Kalteng Putra

Sementara, Garis Kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar Rp 584.939,-/kapita/ bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp 453.342,- (77,50 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp 131.597,- (22,50 persen).

Ambar juga mengungkapkan, pada Maret 2022, secara rata-rata rumah tangga miskin di Kalimantan Tengah memiliki 4,45 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata sebesar Rp 2.602.979,-/ rumah tangga miskin/bulan.

Dijelaskannya, untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan, yang diukur menurut garis kemiskinan (makanan dan bukan makanan).

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan (setara 2100 kalori per kapita per hari).Sedangkan, Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah nilai minimum pengeluaran untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok bukan makanan lainnya.

Pos terkait