Tahun 2023 segera tutup cerita. Sejumlah peristiwa seputar penegakan hukum jadi catatan khusus aparat Polda Kalteng sepanjang tahun ini.
DODI, Palangka Raya | radarsampit.com
Kapolda Kalteng Irjen Pol Djoko Poerwanto mengatakan, sejumlah momentum dan keberhasilan ditorehkan jajaran Polda Kalteng. Tahun ini, Polresta Palangka Raya menduduki peringkat pertama tindak pidana dengan 644 kasus. Disusul Polres Kotim 466 kasus dan Polres Kobar 362 kasus.
”Paling banyak terjadi di Kalteng itu kasus narkoba, curat, pencurian biasa, penggelapan, dan asusila. Makanya ini jadi perhatian kita semua untuk menekan hal itu tahun 2024 nanti,” ujar Djoko, Jumat (29/12/2023).
Selanjutnya, kecelakaan lalu lintas di Kalteng meningkat 21 persen dari 7.901 kasus jadi 1.091 kasus. Korban meninggal dunia menurun 1 persen dari 318 orang menjadi 171 orang. Kemudian, luka berat naik 51 persen dari 111 orang jadi 171 kasus. Sebagian besar kecelakaan disebabkan faktor kelalaian saat berkendara, seperti kecepatan tinggi, gagal menjaga jarak aman, ceroboh saat menyalip, dan ceroboh saat berbelok.
”Saya tegaskan Dirlantas untuk menciptakan kamtiblancar agar masyarakat Kalteng mengubah gaya hidup dengan melengkapi kelengkapan pribadi dan kendaraan bermotor di jalan raya,” tegasnya.
Untuk kasus menonjol, yakni kasus napi kabur dari Lapas Kelas II Palangka Raya, kasus oli palsu, korupsi Rp27 miliar di Katingan, konflik antara masyarakat dengan perkebunan di Desa Bangkal, dan kasus kosmetik ilegal.
Lebih lanjut Djoko mengatakan, pihaknya siap menghadapi Pemilu 2024. Hal itu dilakukan dengan meningkatkan kemampuan personel melalui pelatihan, menjalin komunikasi dengan instansi terkait, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. ”Saya juga ingatkan tertib berdunia maya. Kita perangi hoaks atau berita bohong dan pastinya jangan sampai kebohongan jadi kebenaran,” tegasnya.
Pada 2024 mendatang, tambahnya, suhu politik di 14 kabupaten/kota di Kalteng mulai meningkat dan rawan terjadi konflik sosial sehubungan dengan pelaksanaan pemilu. Hal itu terlihat dari kegiatan para calon legislatif maupun calon presiden/wakil presiden.
