SAMPIT, radarsampit.com – Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Abdul Razak – Sri Suwanto (ASRI), ketika nanti dipercaya masyarakat memimpin provinsi ini, juga berkomitmen menyelesaikan permasalahan agraria yang masih menjadi persoalan cukup serius selama ini.
Hal tersebut disampaikan saat menanggapi sejumlah pertanyaan masyarakat pada saat kunjungan silaturahmi dengan masyarakat Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), baru-baru tadi. Dalam sesi tanya jawab pada pertemuan itu, sejumlah warga menyampaikan keluhan mengenai tumpang tindih lahan yang mereka miliki.
Bakal Calon wakil gubernur Sri Suwanto menanggapi, bahwa untuk mengatasi masalah tersebut tidak hanya memerlukan tindakan nyata, akan tetapi perlu juga pemahaman dan pengetahuan terkait tumpang tindih lahan dan konflik agraria yang masih terus terjadi.
“Serahkan semuanya pada ahlinya. Apabila permasalah itu tidak dipegang oleh ahlinya, maka akan sangat sulit diselesaikan,” ujarnya.
Sri Suwanto juga menjelaskan, masalah tumbang tindih lahan dan konflik agraria di Kalteng.
Salah satunya dilatarbelakangi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) yang selama 20 tahun tidak ada perubahan, yang mana persentase kawasan hutan lebih besar dari nonhutan.
“Sehingga untuk bisa mendapat hak atas tanah, masyarakat harus mengusulkan pelepasan kawasan dulu jika tanahnya masuk kawasan hutan,” ungkapnya.
Dengan kondisi ini lanjutnya, tentu banyak yang harus diperhatikan. Seperti dengan mendorong perhatian perusahaan besar swasta (PBS) yang mengusulkan pelepasan kawasan hutan untuk kegiatan operasional, agar turut memfasilitasi pelepasan lahan masyarakat sekitar.
“Kalau menyuruh masyakarat melakukan pelepasan kawasan dengan biaya yang banyak, tidak mungkin. Karena itu pemerintah saat memberi rekom pelepasan kawasan pada perusahaan harus cek dulu, apakah punya masyarakat sekalian diurus atau tidak,” imbuh Sri Suwanto.
Ia menegaskan, pihaknya juga akan memaksimalkan pelaksanaan program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Mereka akan mendorong intervensi lebih diperkuat lagi agar tanah masyarakat yang masuk kawasan hutan bisa menjadi dilakukan pelepasan kawasan.
Inilah yang nanti menjadi catatan bagi ASRI ketika nanti mendapatkan kepercayaan menjadi gubernur dan wakil gubernur Kalteng. Mereka akan betul-betul memerhatikan penyelesaian masalah ini dengan program TORA, agar terlaksana dengan maksimal supaya masyarakat bisa mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang mereka miliki.
“Insya Allah kalau pak Abdul Razak dan saya jadi pemimpin di Kalteng, maka kami akan kompak tanda tangan pasti akan selesaikan masalah lahan masyarakat,” imbuh Sri Suwanto.
Ia menegaskan, ASRI pada dasarnya mendukung investasi di Kalteng karena hal tersebut akan mendorong pembangunan bagi daerah, namun dalam perjalanannya perlu memerhatikan hak-hak masyarakat setempat.
Sementara itu, baik Abdul Razak maupun Sri Suwanto sama-sama pernah menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada. Selain itu selama di birokrasi keduanya sudah pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Kehutanan. Sehingga mereka sudah paham betul solusi untuk menyelesaikan tumpang tindih lahan dan konflik agraria di Kalteng. (sho/gus)
