KUALA PEMBUANG – Kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan membatasi jam operasional, khususnya cafe dan usaha kuliner lainnya mendapat keluhan dari beberapa pelakunya di Kota Kuala Pembuang.
Seperti diungkapkan salah satu pengusaha cafe Kedai Juragan, milik Ganang Shahih Sembada. Ia menyesalkan tempat usahanya tersebut dibatasi ketat dan hanya diperbolehkan beroperasi sampai jam 20.00 malam.
Menurut Ganang, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk daerah Seruyan sangat mengapresiasi sebagai upaya menanggulangi pandemi Covid-19. Namun lanjutnya, jika kebijakan tersebut berimbas pada jam operasional cafe, menurutnya sangat tidak tepat dan mengancam keberlangsungan usaha mereka.
”Kami sebagai pengusaha cafe yang bagian dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ini merasa keberatan dan meminta kelonggaran kepada pemerintah setempat agar aturan operasional sampai jam 8 malam tersebut dirubah kebijakannya. Kami sepakat jika jam 8 tersebut berhenti untuk melayani pengunjung yang makan di tempat. Namun untuk sistem takeaway atau pesanan yang boleh dibawa pulang kami minta tetap diperbolehkan,” ujarnya.
Ia melanjutkan, selama pemberlakuan pembatasan jam operasional tersebut, mereka khususnya pemilik cafe rata-rata hanya beroperasional sekitar 4 jam saja, sehingga berpengaruh signifikan terhadap pendapatan mereka.
”Pas buka itu mas, kami biasanya kami bersih-bersih dulu terus ramenya pengunjung itu datang baru jam setengah 8 malam. Jadi dengan adanya kebijakan ini, baru aja dapat pelanggan udah disuruh tutup oleh bagian patroli dari tim satgas setempat,” bebernya mengeluhkan kondisi tersebut kepada sejumlah wartawan di Kuala Pembuang.
Ganang melanjutkan, dirinya merasa sangat terancam sekali dengan aturan tersebut. Lantaran penghasilan untuk per hari jauh lebih sedikit dibandingkan hari normal sebelumnya.
”Untuk mencari seratus ribu rupiah saja susah. Kalo dihari normal biasanya bisa mencapai rata-rata itu 500 ribu rupiah,”ungkapnya.
Dengan penghasilan segitu menurutnya sangat memberatkan usaha mereka, dimana untuk biaya operasional seperti bayar listrik dan lain sebagainya saja dinilai tidak mencukupi.Ditambah lagi, dengan gaji karyawan yang harus selalu dibayarkan dan saat ini terancam.
