Ketika Banjir Sering Melanda Warga Bantaran Sungai di Kapuas

Siapkan Lahan Puluhan Ribu Hektare, Pemkab Bakal Relokasi Belasan Ribu Warga

Banjir Kapuas
RENTAN BENCANA: Kondisi banjir di Kapuas Tengah beberapa waktu lalu.SRIYANI UNTUK RADAR SAMPIT

Sejumlah permukiman penduduk di Kabupaten Kapuas selalu jadi langganan banjir, terutama di wilayah bantaran Sungai Kapuas. Pemkab setempat berupaya membebaskan warganya dari bencana musiman itu.

SABRIANOOR, Kuala Kapuas | radarsampit.com

Bacaan Lainnya

Banjir yang kerap melanda Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas bagian hulu, membuat Pemkab Kapuas harus mengambil tindakan strategis. Salah satunya dengan program transmigrasi lokal di wilayah yang rutin terdampak bencana alam tersebut.

Informasi dari Diskominfosantik Kapuas dari hasil rapat koordinasi di lingkungan Pemkab Kapuas baru-baru ini, diketahui ada sebanyak 12.317 kepala keluarga (KK) di 6 kecamatan di Kabupaten Kapuas yang rentan bencana. Rencananya relokasi akan dilakukan terhadap warga tersebut secara terstruktur ke wilayah potensial.

Untuk lahan yang bakal disiapkan dari program Rencana Kerja Transmigrasi (RKT), rencananya seluas 72.800 hektare dan luas lahan usaha sebesar 44.233,93 hektare untuk mendukung keberhasilan program.

Baca Juga :  Pemkab Kotim Siapkan Payung Hukum Cegah Konflik Sosial

”Pemerintah Kabupaten Kapuas tengah mempersiapkan pelaksanaan program transmigrasi lokal sebagai bagian dari upaya strategis penanggulangan dampak banjir tahunan serta mendorong pemerataan pembangunan, pengurangan kepadatan penduduk, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Kadiskominfosantik Kapuas, Hartoni U Sawang, pekan lalu.

Program akan tersebar di enam kecamatan, yaitu Mantangai, Timpah, Kapuas Hulu, Kapuas Tengah, Pasak Talawang dan Mandau Talawang, dan 32 desa yang telah ditetapkan berdasarkan kriteria kesesuaian lahan, potensi wilayah, serta kesiapan infrastruktur dasar.

Pemkab Kapuas juga menggandeng berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan mitra pembangunan lainnya guna memastikan pelaksanaan program ini berjalan sesuai prinsip keberlanjutan dan inklusivitas.

”Transmigrasi lokal ini bukan sekadar perpindahan penduduk, tetapi merupakan program pembangunan wilayah terpadu yang melibatkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan,” kata Bupati Kapuas M Wiyatno, dikutip dari Diskominfosantik Kapuas dalam pernyataanya saat rapat koordinasi.



Pos terkait