SAMPIT – Persyaratan mengurus berkas dan keberangkatan yang harus menyertakan surat vaksin dinilai memberatkan masyarakat. Hal itu menjadi beban karena saat ini kebutuhan vaksin belum bisa terpenuhi bagi seluruh masyarakat.
”Sekarang ini, syarat-syarat pengurusan berkas banyak yang mewajibkan menyertakan surat vaksin. Begitu juga syarat untuk keberangkatan ke luar daerah. Sedangkan masyarakat sendiri masih banyak yang belum kebagian vaksin,” kata anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Khozaini.
Menurutnya, saat ini ketersediaan vaksin masih sangat jauh jumlahnya dengan jumlah penduduk, khususnya di Kotim. Bahkan, masyarakat harus berebut untuk mendapatkan vaksin.
”Kita sadari, sekarang ini masyarakat bukannya antusias mengikuti vaksin karena sudah sadar bahaya Covid-19, melainkan karena ada kewajibkan menyertakan surat vaksin ketika mau berurusan melengkapi pemberkasan,” jelasnya.
Hal tersebut, ujarnya, boleh saja dilakukan pemerintah. Namun, harus dilakukan ketika jumlah vaksin sudah mencukupi agar masyarakat tidak perlu berebut mendapatkan vaksin, sehingga mengabaikan keselamatan sendiri saat berdesakan mengantre.
”Sekarang mencari vaksin seperti barang yang begitu sulit, tetapi di satu sisi ada kebijakan pemerintah mewajibkan urusan lainnya menggunakan kartu vaksin. Hal ini jelas kontraproduktif. Pemerintah masih belum bisa memenuhi kewajiban menyediakan vaksin. Jadi, kebijakan mewajibkan vaksin untuk syarat penyerta di urusan lain harusnya jangan dulu,” katanya.
Khozaini menuturkan, diwajibkannya masyarakat berurusan menyertakan surat vaksin berawal dari vaksin yang sempat mendapatkan penolakan. ”Tapi, sekarang tidak ada yang menolak. Semuanya mau ikut vaksin,” tandasnya. (ang/ign)
