KUALA KAPUAS, radarsampit.com – Puluhan warga yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Pemerhati Pembangunan melakukan unjuk rasa di Kantor DPRD Kabupaten Kapuas, Senin (26/9). Ada sejumlah hal yang disampaikan massa, di antaranya mendesak pembahasan Rancangan APBD Perubahan Kapuas tahun 2022 dan APBD Murni 2023 yang molor agar segera dituntaskan.
Selain itu, massa juga meminta DPRD Kapuas menindaklanjuti hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Kalteng terhadap Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kapuas.
Pentauan Radar Sampit, massa awalnya melakukan aksi di depan Kantor DPRD Kapuas. Mereka akhirnya diperbolehkan masuk ke lingkup Kantor DPRD Kapuas dan diterima sejumlah legislator, di antaranya Didi Hartoyo, Sarkawi H Sibu, Sera Sinta Lola, Yeti Indriana, dan Abdu Rahman Amor.
”Kedatangan kami untuk menyampaikan beberapa aspirasi, salah satunya meminta DPRD Kapuas menindaklanjuti audit BPK RI terhadap PDAM Kapuas, menuntaskan pembahasan APBD Perubahan tahun 2022, dan APBD Murni 2023,” kata Maseran Mahmud, koordinator aksi.
Samsul Munir, perwakilan aksi juga mempertanyakan RAPBD Perubahan 2022 dan RAPBD Murni 2023 yang dinilai ada keterlambatan. ”Kami meminta DPRD Kapuas agar bisa diselesaikan, karena kami lihat sepertinya eksekutif ini sengaja mengulur waktu, sehingga DPRD agak kesulitan membahas dan mengkritisi apa yang diusulkan eksekutif,” tegasnya.
Menanggapi tuntutan tersebut, DPRD Kapuas menyatakan akan menindaklanjuti beberapa poin aspirasi dengan memanggil PDAM dan Pemkab Kotim terkait hasil audit BPK RI. (der/ign)
