Pemkab Kotim Gelontorkan Rp9,2 Miliar Garap Jalan Jalur Pendidikan di Sampit

BUPATI-KOTIM-HALIKINNOR
WAWANCARA: Bupati Kotim Halikinnor saat diwawancarai wartawan, beberapa waktu lalu.

SAMPIT, radarsampit.com – Sejumlah paket proyek infrastruktur di Kabupaten Kotawaringin Timur mulai digarap. Salah satunya pembangunan Jalan Ki Hajar Dewantara dengan nilai Rp9,2 miliar. Kemudian, Jalan Diponegoro, Kecamatan Kotabesi sebesar Rp3,4 miliar.

Kedua proyek itu sudah tahap penandatanganan kontrak dengan Pemkab Kotim. Untuk Jalan Ki Hajar Dewantara dimenangkan CV Amin Karya Jaya, sedangkan jalan di Kotabesi dikerjakan CV Sinar Pandaran. Secara keseluruhan, ada 11 paket proyek senilai Rp21,4 miliar di 10 SOPD yang akan digarap.

Bacaan Lainnya

”Insya Allah dalam waktu dekat Jalan Ki Hajar Dewantara, kompleks pelajar itu mulai dikerjakan. Termasuk Jalan Diponegoro di Kotabesi menuju sekolah. Selain itu, ada penggantian bola lampu juga, karena masih ada banyak yang mati. Juga traffict light,”  kata Bupati Kotim Halikinnor, kemarin (12/1).

Perbaikan jalan Ki Hajar Dewantara sebelumnya jadi sorotan sejumlah pihak, terutama DPRD Kotim. Pemkab diminta mengalokasikan anggaran penanganan jalan itu, mengingat di ruas itu terdapat sejumlah fasilitas pendidikan, seperti sekolah dan perguruan tinggi.

Baca Juga :  Kotim Sudah Bisa Bikin Kegiatan Kumpulkan Massa, tapi…

Halikinnor menegaskan, pelaksanaan pekerjaan di awal tahun menjadi perhatian khusus. Pada evaluasi akhir tahun 2022, dia menyesalkan banyak pekerjaan  yang terlambat dan cenderung menjelang akhir tahun anggaran baru digarap, sehingga menjadi catatan penting untuk perbaikan dan peningkatan tahun ini.

”Pembangunan tahun 2022 banyak yang terlambat, bahkan penandatanganan dan lelang baru dimulai Maret. Ini saya evaluasi agar ke depan bisa lebih baik lagi,” tegasnya.

Menurut Halikinnor, kebiasan buruk pelaksanaan pekerjaan yang molor berdampak pada serapan anggaran. Tahun 2022 lalu pelaksanaan pekerjaan baru dilelang mulai Maret. Tahun ini harus dimulai lebih cepat lagi. Bahkan, Januari ini sudah dimulai dengan tanda tangan kontrak.

Halikinnor mengaku telah menginstruksikan seluruh satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) agar semua kegiatan fisik 2023 bisa selesai Oktober. Jika masih ada anggaran pada APBD Perubahan 2023, kegiatan bisa langsung dilanjutkan sehingga hasilnya maksimal.

Pos terkait