SAMPIT, radarsampit.com – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mengapresiasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kotim yang telah melaksanakan sosialisasi rekrutmen Badan Ad Hoc untuk Pemilu 2024 di Kotim.
”Kegiatan sosialisasi ini sebagai salah satu ruang akses informasi kepada masyarakat dan lebih dari itu, melalui kegiatan ini tentunya dapat dijadikan sebagai ruang untuk komunikasi, koordinasi, dan terbangunnya harmonisasi dari seluruh penyelenggara pemilu,” kata Wakil Bupati Kotim Irawati saat membuka kegiatan, Selasa (22/11).
Dia berharap melalui sosialisasi tersebut dapat meminimalisir berbagai permasalahan yang kemungkinan muncul dalam proses rekrutmen Badan Penyelenggara Ad Hoc dan penyelenggaraan pemilu yang tidak dapat dikatakan enteng.
Dalam rangkaian penyelenggaraan pemilihan umum serentak tahun 2024, badan penyelenggara Ad Hoc yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), serta juga nanti akan ada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), merupakan perpanjangan tangan KPU di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa dalam proses penyelenggaraan tahapan pemilihan.
”Diharapkan dalam proses pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc akan terpilih orang-orang yang benar-benar memiliki dedikasi dan berintegritas, karena salah satu faktor dalam sukses tidaknya penyelenggaraan pemilihan umum adalah ditentukan kemampuan badan penyelenggara dalam melaksanakan seluruh tahapan pemilihan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Komisioner KPU Kotim yang juga Ketua Pelaksana Harian KPU Kotim Muhammad Rifqi mengatakan, pada kegiatan tersebut juga disosialisasikan terkait sistem pendaftaran yang sekarang menggunakan aplikasi yang disebut Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc (SIAKBA).
”Dengan aplikasi ini, calon pelamar itu tidak perlu lagi lagi harus ke kantor KPU atau kecamatan untuk mendaftar, tapi bisa di manapun. Selama ada jaringan, dia bisa mendaftar. Ini salah satu kemudahan yang diberikan KPU,” katanya.
Dia melanjutkan, kekurangan sumber daya manusia (SDM) Badan Ad Hoc merupakan masalah klasik. Pada beberapa wilayah, ada yang SDM-nya sedikit. Untuk itu, pihaknya meminta dukungan dari camat, kepala desa, dan tokoh masyarakat di desa agar mendorong SDM kecamatan ataupun desa untuk dapat berpartisipasi menjadi penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan maupun desa.
”Sehingga di tahap awal pun harapan kami jumlah pendaftar, yaitu dua kali lipat dari kebutuhan. Misalnya, untuk PPK ada 5 orang, berarti dua kali lipatnya itu 10 orang. Harapannya di tahap pertama sudah terpenuhi, sehingga proses rekrutmen PPK lebih kompetitif,” ungkapnya.
Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Eko Wahyu Sulistyobudi mengatakan, sosialisasi digelar dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya di 17 kecamatan dan 168 desa di Kotim.
”Harapannya bisa menjadi penggerak pemilu tingkat kecamatan (PPK) dan desa/kelurahan (PPS). Kegiatan ini merupakan salah satu sarana untuk menginformasikan kepada masyarakat agar bersedia ikut penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang,” ujarnya.
Dia melanjutkan, pengumuman rekrutmen untuk PPK sudah dimulai sejak 20 – 29 November untuk pendaftarannya, tapi untuk pelaksanaannya nanti akan dimulai 20 November – 16 Desember untuk rekrutmen Badan Ad Hoc PPK. Dilanjutkan tingkat kelurahan/desa pada 18 Desember – 13 Januari. (yn/ign)
