JAKARTA, radarsampit.com – Hubungan PDI Perjuangan (PDIP) dengan Presiden Joko Widodo semakin memburuk. Apalagi setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menuding Jokowi ingin merebut posisi ketua umum dari Megawati Soekarnoputri. Mantan Wali Kota Solo itu pun membantah.
Hasto mengatakan, Jokowi ingin mempertahankan kekuatan politik dengan menguasai partai politik, yakni Partai Golkar dan PDIP. “Rencana pengambilalihan Partai Golkar dan PDI Perjuangan itu jauh sebelum pemilu,” terangnya.
Menurutnya, sekitar lima atau enam bulan sebelum pemilu, ada menteri power full dan menteri super power full yang mendapat tugas untuk menjembatani pengambilalihan kursi Ketum PDIP. Sang menteri berusaha membujuk Megawati agar kepemimpinan PDIP diserahkan kepada Jokowi.
Hasto mengatakan, PDIP rencananya akan menjadi kendaraan politik Jokowi untuk 21 tahun ke depan. “Ini demi mempertahankan kekuasaan Pak Jokowi,” ungkap politisi asal Jogjakarta itu.
Upaya pengambilalihan parpol yang dipimpin Megawati itu pernah terjadi para era Soeharto yang ingin mempertahankan kekuasaan lewat Pemilu 1971.
“Kita harus mewaspadai bahwa ketika berbagai saripati kecurangan Pemilu 1971, yang menurut saya 71 saja enggak cukup, ditambah 2009, menghasilkan 2024, kendaraan politiknya sama,” kata Hasto.
Hasto menyampaikan, ada juga upaya dari kubu Jokowi untuk membentuk koalisi partai politik yang besar. Gagasan joalisi besar permanen, seperti barisan nasional. Yang pasti berbagai upaya dilakukan Jokowi untuk mempertahankan kekuasannya.
Presiden Joko Widodo membantah tuduhan Hasto. Dia malah menyinggung soal isu dirinya yang juga ingin menguasai Golkar. “Ketua? Bukan Golkar?” katanya saat ditanya soal pernyataan Hasto yang menyebut Jokowi akan merebut kursi ketum PDI Perjuangan.
Lebih lanjut Jokowi memperingatkan agar tidak perlu mengangkat isu dirinya akan merebut partau mana. “Katanya mau ngerebut Golkar, katanya mau ngerebut. Masa mau diambil semua?” tuturnya. Menurutnya isu tersebut tidak baik. “Jangan seperti itu,” imbuhnya.
