Pertalite Sulit, Mahasiswa Demo Desak Pemerintah Atasi Sengkarut BBM

AKSI DAMAI: Puluhan mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Rakyat (Gesmara) Kalteng menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kalteng, Senin (4/6). (DODI/RADAR SAMPIT)
AKSI DAMAI: Puluhan mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Rakyat (Gesmara) Kalteng menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kalteng, Senin (4/6). (DODI/RADAR SAMPIT)

PALANGKA RAYA, RadarSampit.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Rakyat (Gesmara) Kalteng menggelar aksi damai di Kantor DPRD Kalteng, Senin (4/6). Massa membentangkan sejumlah spanduk berisi kritikan terkait sulitnya mendapatkan Pertalite serta penolakan terhadap RKHUP.

Aksi itu digelar sebagai bentuk kekecewaan mahasiswa dan rakyat karena sulitnya memperoleh BBM jenis Pertalite di Palangka Raya. Massa menuntut serta meminta DPRD Kalteng mendesak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kalteng memastikan ketersediaan Pertalite yang mencukupi kebutuhan masyarakat Kalteng.

Bacaan Lainnya

Selain itu, menginginkan DPRD Kalteng menyampaikan ke DPR RI agar disampaikan lagi ke Kementerian BUMN, khususnya Pertamina untuk membatalkan peraturan penggunaan aplikasi dalam pengisian BBM di SPBU.

Kemudian, meminta Pemerintah Provinsi Kalteng lebih sigap menyikapi permasalahan yang terjadi di masyarakat. Polda Kalteng dan Polres didesak mengawasi dan menindak tegas oknum yang melakukan kecurangan di SPBU.

Baca Juga :  DPR Harap Pemerintah Tak Naikkan Harga BBM Bersubsidi

Selain soal BBM, massa juga meminta DPRD Kalteng mendesak DPR RI dan Pemerintah membuka draf terbaru RKUHP dan melakukan pembahasan secara terbuka dengan menjunjung tinggi partisipasi publik. Pasal bermasalah dalam RKUHP diminta dibahas lagi, terutama yang berpotensi membungkam kebebasan berpendapat dan berkreasi warga negara.

Apabila DPR RI dan Presiden tidak kunjung membuka draf RKUHP dan menyatakan membahas pasal bermasalah dalam kurun waktu 7 x 24 jam sejak tuntutan dibacakan, massa akan kembali turun ke jalanan dan memastikan akan ada gelombang penolakan yang lebih besar dibandingkan tahun 2019.

Pos terkait