Rombongan DPRD Kotim Dicegat Gerombolan OTK

CEK LAPANGAN PT SCC
PENGECEKAN: Rombongan Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur saat mengecek lokasi konflik ruas jalan di Desa Bukit Raya, Kecamatan Cempaga, Kamis (20/6/2024). (RADO/RADAR SAMPIT)

SAMPIT, radarsampit.com – Upaya Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan verifikasi faktual lahan warga Desa Bukit Raya, Kecamatan Cempaga yang dilintasi angkutan perusahaan perkebunan PT Surya Citra Cemerlang (SCC) diwarnai emosi, Kamis (20/6/2024). Rombongan nyaris dihalangi sekelompok orang di luar kelompok warga yang bersengketa.

Melihat adanya gelagat adu domba warga, Sekretaris Komisi IV Abdul Kadir langsung meminta semua pihak untuk berpikir jernih. ”Kegiatan hari ini bukan untuk mengadu domba. Kita cari solusinya berdasarkan fakta. Sesuai apa tidak dengan penyampaian masyarakat,” kata Abdul Kadir.

Bacaan Lainnya

Kadir menegaskan, pihaknya turun ke lapangan untuk menyelesaikan dan mencari solusi penyelesaian masalah mengenai keberatan warga atas jalan yang digunakan sebagai jalan produksi angkutan minyak sawit mentah (CPO) perusahaan tersebut.

Ketua Komisi IV M Kurniawan Anwar mengatakan, kegiatan tersebut sudah diagendakan resmi dengan melibatkan banyak pihak terkait di lintas sektoral pemerintah daerah.

Baca Juga :  Pelanggaran Marak, Pasang Harga Mencekik demi Cuan Subsidi Elpiji

”Kami ambil sesuai dengan koordinatnya. Nanti ini akan dijadikan bahan kami. Agenda hari ini belum ada kesimpulan, hanya pengecekan surat hingga lokasi,” katanya.

Kurniawan juga menyesalkan munculnya kelompok di luar warga pemilik tanah di jalur jalan tersebut. Hal itu sempat memicu emosi di antara dua kubu. Padahal, persoalan keberatan itu terjadi antara warga dengan perusahaan, bukan dengan kelompok warga tersebut.

”Kami harapkan jangan emosi dulu untuk menyelesaikan masalah. Perusahaan juga harus memahami,” katanya.

Anggota DPRD lainnya, Ary Dewar, juga sempat dibuat emosi lantaran diduga ada upaya membenturkan sesama warga. Dia menduga hal itu sengaja diskenariokan pihak perusahaan dengan harapan memengaruhi warga yang mengadukan masalah itu ke DPRD.

”Apa maksudnya menurunkan warga seperti ini? Apakah memang sengaja mau membenturkan sesama warga dan dalangnya perusahaan? Harusnya jangan seperti itu kalau ada itikad baik. Kalau hal yang tidak diinginkan terjadi, siapa yang harus bertanggung jawab,” kata Ary.



Pos terkait