SAMPIT, radarsampit.com – Berlanjutnya kebijakan efisiensi anggaran bakal berdampak pada sejumlah pelaksanaan program yang dirancang Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Pemkab diminta tetap memprioritaskan program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
”Program yang berpihak pada masyarakat pasti kami dukung. Terkait efisiensi yang akan dilanjutkan, kami sepakat jika ada program yang bisa ditunda. Program prioritas adalah yang langsung dirasakan manfaatnya oleh warga Kotim,” ujar Rimbun, Ketua DPRD Kotim, Jumat (15/8/2025).
Menyiasati efisiensi anggaran tersebut, pihaknya bersama Pemkab Kotim akan berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan potensi kekayaan alam, seperti sektor pertambangan dan perkebunan.
”Kami minta kekompakan, baik dari pemda, DPRD, masyarakat, maupun perusahaan yang berinvestasi di Kotim agar pajak yang sempat tertunda atau diabaikan, bisa dikejar. DPRD akan ikut mengawal hal ini,” ujarnya.
Rimbun menambahkan, upaya peningkatan PAD harus maksimal dilakukan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Terutama dalam mengoptimalkan kontribusi investor.
Adapun untuk pajak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, pendekatan dan sosialisasi akan dilakukan agar sejalan dengan kepentingan bersama untuk pembangunan Kotim.
”Kalau terhadap masyarakat, sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Walaupun ada pajak yang bersentuhan dengan masyarakat, pasti kami upayakan untuk pendekatan dan sosialisasi supaya bisa sejalan dengan keinginan bersama untuk Kotim,” tegasnya.
Kebijakan efisiensi disebut-sebut akan berdampak luas. Bahkan, salah satu alternatifnya, mencuat wacana penghapusan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) untuk menciptakan kondisi keuangan daerah yang sehat. (ang/ign)
