PALANGKA RAYA – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Farid Wajdi mengingatkan bidang penanganan fakir miskin di kabupaten dan kota agar melakukan pendataan secara akurat terhadap masyarakat penerima manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Keakuratan data tersebut dibutuhkan agar bantuan tepat sasaran dan tidak terlambat dalam penyalurannya. Tentunya tugas bidang penanganan fakir miskin selaku koordinator di lapangan harus memerhatikan secara keseluruhan pendataan keluarga penerima manfaat (KPM) BPNT tersebut.
“Jadi masalah-masalah yang sekiranya menjadi kendala penyaluran harus secepatnya ditangani. Jangan sampai kendala itu tidak selesai lalu membuat bantuan tidak bisa tersalur,” katanya, kemarin.
Kendala yang selama ini terjadi yakni berkaitan masalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) masyarakat penerima bantuan. Tentunya KPM yang bermasalah dengan NIK akan kesulitan untuk disalurkan bantuan karena harus dilakukan pendataan kembali untuk memastikan penerima bantuan.
Terkait masalah tersebut, koordinator bidang penanganan fakir miskin di daerah harus bisa mengarahkan para KPM untuk berhubungan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) terkait dengan perbaikan NIK dan data-data kependudukan lainnya.
“Jadi masyarakat yang terkendala dapat bantuan karena masalah NIK, bisa lagi disalurkan setelah ada perbaikan data-datannya,” ucapnya.
Ia mengakui bahwa pandemi Covid-19 yang berlangsung selama satu setengah tahun ini berdampak terhadap kenaikan angka kemiskinan di Kalteng. Meski secara persentase dan angka tidak terlalu besar, namun penanganan kemiskinan melalui program bantuan sosial harus dimaksimalkan untuk menekan angka kemiskinan tidak lagi naik.
“Oleh sebab itu BPNT ini jangan telah salur, karena pada dasarnya bantuan ini untuk menjamin ketersediaan pangan masyarakat kurang mampu. Dengan terjaminnya ketersediaan pangan mereka, maka angka kemiskinan bisa ditekan,” pungkasnya. (sho/sla)
