PALANGKA RAYA, radarsampit.com – Pemerintah Kota Palangka Raya mengalokasikan anggaran untuk subsidi ongkos angkut beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) sebanyak 250 ton. Beras itu akan dijual ke pasar dan gerai SPHP milik Badan Urusan Logistik (Bulog) Kalteng.
Pj Wali Kota Palangka Raya Hera Nugrahayu mengatakan, nilai subsidi ongkos angkut beras SPHP per kilogramnya Rp160, sehingga total anggaran yang dihabiskan sebesar Rp40 juta.
Program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) yang dijalankan Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Perindustrian tersebut diharapkan bisa menekan harga beras agar tak melambung.
”Kegiatan seperti ini sudah kedua kalinya dilaksanakan. Pertama jelang Natal dan Tahun Baru 2023. Kemudian, Maret 2023 menjelang Hari Raya Idulfitri. Kegiatan ini sangat ampuh untuk membantu masyarakat mendapatkan beras sesuai harga eceran tertinggi (HET). Tentunya beras SPHP milik Bulog,” ucapnya, Rabu (27/3/2024).
Hera menuturkan, pemkot bersama stakeholder berupaya memastikan skema penanganan inflasi berjalan dengan baik. Subsidi ongkos angkut beras tidak hanya diberikan kepada Bulog Kalteng, melainkan terhadap salah satu distributor beras di Palangka Raya yang juga mendapatkan subsidi untuk 250 ton beras.
Hera menjelaskan, SOA merupakan program kebijakan dari pemerintah daerah terkait pemberian bantuan dana langsung kepada distributor penyalur kebutuhan pokok masyarakat dari pusat produksi sampai lokasi pendistribusian bahan pokok.
Hera mengimbau masyarakat Palangka Raya tak khawatir terhadap stok beras di daerah. Sebab, ketersediaan beras di Palangka Raya masih relatif aman dan jauh dari kelangkaan.
”Pokoknya jangan panik buying. Karena itu, beli pangan secukupnya dan jangan khawatir ketersediaannya, karena pemerintah menjamin adanya stok beras di Palangka Raya,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Bulog Wilayah Kalteng Budi Cahyanto mengatakan, ketersediaan beras di Kalteng saat Ramadan hingga Idulfitri aman. Stakeholder terkait terus berupaya menjaga harga, salah satunya melalui subsidi ongkos angkut.
Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian (DPKUKMP) Palangka Raya Samsul Rizal menambahkan, program itu untuk mereduksi biaya transportasi barang/jasa dari produsen kepada konsumen melalui distribusi perdagangan antardaerah. Dengan demikian, harga di tingkat produsen sama dengan harga tingkat konsumen di daerah.
”Intinya, ini terjaganya stabilitas harga dan tersedianya bahan pokok, terutama komoditi beras di wilayah Palangka Raya,” katanya.
Tindak Penimbun
Sementara itu, Polda Kalteng bersama Satgas Pangan memastikan akan melakukan pengawasan dan pemantauan ketersediaan bahan pangan dan stabilitas harga. Tindakan tegas akan diberlakukan jika ada pihak melakukan penimbunan, pengoplosan, maupun tindak pidana lainnya di bidang pangan.
Penegasan tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Kalteng Kombes Pol Erlan Munaji melalui Kasubdit Multimedia Kompol Hemat Siburian, Rabu (27/3/2024). Pihaknya menekankan komitmen dalam memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga.
Hemat menuturkan, menjelang hari besar keagamaan nasional (HBKN) dan hari besar lainnya, umumnya terjadi kecenderungan kenaikan harga bahan pokok. Pelaku pasar/pedagang cenderung menaikkan harga karena biasanya terjadi lonjakan permintaan konsumen.
”Untuk menghadapi hal tersebut, pemerintah bersama Polri melakukan pengawasan. Stakeholder terkait selalu berupaya menjaga stabilitas pasokan pangan dan stabilitas harga,” ujarnya. (daq/ign)
