PANGKALAN BUN, radarsampit.com – Puluhan warga dari berbagai desa di Kecamatan Arut Utara mendatangi gedung DPRD Kotawaringin Barat untuk menyampaikan sejumlah aspiras, Rabu (26/10). Langkah itu mereka tempuh karena selama ini mereka merasa dianaktirikan.
Mereka didampingi kepala desa, damang, hingga camat dan sambut oleh unsur pimpinan DPRD Kobar.
Salah satu tokoh masyarakat setempat, Syahrial menyampaikan bahwa Kecamatan Arut Utara saat ini mengalami banyak ketertinggalan dari kecamatan pemekaran. Pemerintah juga harus hadir untuk melakukan pembangunan dan menyelesaikan sejumlah persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Pertama aspirasi yang kami sampaikan soal infrastruktur. Kita butuh infrastruktur yang memadai agar hasil kebun kita dapat diangkut menggunakan kendaraan. Karena kami lihat pembangunan infrastruktur di sejumkah desa dan kelurahan sangat minim,” kata Syahrial.
Selanjutnya, setelah tidak diperbolehkan melakukan penambangan emas, ekonomi mereka sangat tertekan. Karena sebelumnya sebagian masyarakat memang mencari nafkah melalui tambang emas tradisional.
“Karena tidak diperbolehkan menambang lagi, masyarakat kini kesusahan. Sehingga tingkat kriminal meningkat. Ini salah satu akibat setelah tidak boleh lagi menambang emas,” ujarnya.
Menurutnya masyarakat siap mengikuti aturan bisa mendapat dukungan pemerintah terkait perizinan dan syarat lainnya agar bisa kembali menambang emas.
“Karena kami itu penambang kecil jadi untuk kebutuhan harian dan mencukupi kebutuhan anak istri. Sehari dapat satu gram itu saja bagus. Harapan kami pemerintah bisa mencarikan solusi bagi kami,” ujarnya.
Kemudian aspirasi soal lahan cadangan seluas 2.300 hektare milik desa yang sudah dicanangkan pemerintah. Namun lahan cadangan tersebut kini masuk dalam HGU perusahaan. Sehingga ini juga harus ada solusi terbaik.
Sementara itu Wakil Ketua I DPRD Kobar Mulyadin mengatakan bahwa kedatangan masyarakat Arut Utara ini untuk menyampaikan tiga aspirasi, yakni tentang infrastruktur jalan, perizinan tambang rakyat dan lahan cadangan seluas 2300 hektare.