Bupati Kotim Minta BPK Laporkan SOPD Lambat Respons Audit

Masing-masing satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur harus cepat merespons
AUDIT: Pertemuan Bupati Kotim Halikinnor dengan Tim BPK RI Perwakilan Kalteng baru-baru ini. (PROKOPIMKOTIM FOR RADAR SAMPIT)

SAMPIT – Masing-masing satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur harus cepat merespons jika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) membutuhkan data untuk proses audit  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Bupati Kotim Halikinnor meminta tim pemeriksa BPK mengadukan  jika ada SOPD yang responnya lambat. Pihaknya bersama Sekretaris Daerah (Sekda) dan Inspektorat  siap membantu mengawal prosesnya.

Bacaan Lainnya

Halikinnor mengatakan, pemkab berupaya menyajikan laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan. “Sudah menjadi kewajiban kami untuk menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh tim BPK,” ucapnya.

Menurutnya, kepala SOPD harus mengawal setiap temuan atau permintaan informasi dan data keuangan SOPD oleh tim BPK.

“Mudah-mudahan pemeriksa ini berjalan lancar sesuai jadwalnya. Harapannya Kotim bisa naik menjadi terbaik dalam penyelesaian tindak lanjut BPK RI,” harapnya.

Baca Juga :  WOW!!! Pemkab Kotim Gelontorkan Rp2,8 Miliar untuk BLT BBM

Halikinnor juga tidak segan untuk meminta masukan-masukan dari tim BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah (Kalteng), serta dengan terbuka menerima saran untuk memperbaiki pengelolaan keuangan ke arah yang lebih baik.

Semakin kompleknya pelaporan keuangan dan banyaknya  analisis yang diminta secara cepat oleh kementerian, membuat pemerintah daerah membutuhkan aplikasi yang terintegrasi dari perencanaan sampai pelaporannya. Oleh karena itu pemerintah daerah memerlukan sumber daya manusia (SDM) keuangan berlatar belakang pendidikan akuntansi.

Belum sempurnanya aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dari Kemendagri mendorong Pemkab Kotim untuk paralel menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan (Simral), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

“Sampai sekarang bahkan belum dapat informasi pemerintah daerah yang penyusunan LKPD-nya menggunakan SIPD Kemendagri secara cepat dan tepat,” tutupnya. (yn/yit)

Pos terkait