SAMPIT, radarsampit.com – Karpet merah yang diberikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI terhadap kelompok relawan bakal calon presiden untuk sosialisasi jagoannya jadi atensi Bawaslu Kotim. Meski hiruk-pikuk perpolitikan nasional tersebut belum terlalu nampak di Bumi Habaring Hurung, lembaga itu menekankan agar sosialisasi wajib memperhatikan etika publik.
”Pemasangan spanduk sebelum penetapan calon peserta pemilu tidak ada diatur dalam undang-undang. Silakan saja jika ada yang ingin melakukan sosialisasi capres. Itu hak berpolitik. Terpenting pemasangan spanduk perhatikan etika, tidak mengganggu pandangan mata, tetap jaga keindahan kota dan koordinasikan ke pemerintah daerah mana saja titik yang boleh dipasang dan mana yang tidak boleh,” kata Muhammad Tohari, Ketua Bawaslu Kotim, Jumat (5/11).
Menurutnya, di wilayah Kotim suhu politik masih belum begitu terasa seperti di kota besar. ”Di Kotim belum ada (pasang spanduk). Tidak seperti di kota besar, pemasangan spanduk sosialisasi capres di mana-mana. Ya tidak masalah, selagi dipasang sesuai ketentuan,” tegasnya.
Relawan partisipan capres pun tak luput dari perhatian Bawaslu Kotim. Namun, selama peserta pemilu belum ditetapkan, relawan tak diwajibkan lapor.
”Relawan parpol tidak wajib lapor, kecuali menjelang kampanye nanti tahun 2023. Peserta pemilu wajib mendaftarkan nama relawan dalam surat keputusan yang ditembuskan ke Bawaslu, supaya ketika melakukan kampanye diketahui Bawaslu, sehingga pergerakan kampanye yang dilakukan tidak dianggap ilegal,” ujarnya.
Lebih lanjut Tohari mengatakan, dalam suasana mendekati pesta demokrasi, pengawasan di media sosial terus dipantau. Media sosial kerap jadi ajang pertarungan para pendukung capres.
”Mendekati pemilu biasanya hujatan dari berbagai pihak di sosial media mulai bermunculan. Ini yang perlu diantisipasi. Saya berharap masyarakat cerdas dalam menggunakan akun media sosialnya dan tidak menulis, mengunggah sesuatu yang memicu pertengkaran di dunia maya,” katanya. (hgn/ign)
