JAKARTA, radarsampit.com – Interupsi mewarnai rapat paripurna pembukaan masa sidang DPR RI kemarin (5/3). PKS, PKB, dan PDI Perjuangan (PDIP) langsung mengusulkan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024. Sementara PPP dan Partai Nasdem belum bersuara terkait usulan tersebut.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang didampingi dua Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel dan Lodewijk Freidrich Paulus. Sedangkan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar tidak hadir pada sidang itu.
Dalam kesempatan itu, Herman Khaeron, anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat menyampaikan, hak angket adalah hak konstitusional DPR, namun penggunaannya terkait dugaan kecurangan pemilu harus diperjelas. Dia menyatakan, apa yang sesungguhnya akan diangketkan dan apa yang akan diselidiki.
”Itu perlu diperjelas dulu, sehingga tidak serta merta menuduh ada kecurangan, atau mendegradasi hak suara rakyat yang sudah dicurahkan di Pemilu 2024,” kata Herman.
Menurut dia, jika anggota dewan ingin mengajukan hak angket untuk menyelidiki kecurangan pemilu, dia mempersilkan usulan itu dilakukan. “Tapi jangan sampai membangun opini bahwa ada kecurangan pemilu,” beber Herman.
Kamarussamad, dari Fraksi Partai Gerindra juga mempertanyakan urgensi penggunaan hak angket, karena hasil pemilu belum diumumkan. Mereka juga belum menggunakan intrumen hukum yang disiapkan undang-undang, yakni melalui gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
”Belum menggunakan instrumen hukum yang disiapkan undang-undang kok sudah menuduh ada kecurangan,” ujarnya.
Terpisah, PPP buka suara terkait pengusulan hak angket. Anggota Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi mengatakan, partainya belum membahas secara resmi pengusulan hak angket, sehingga pihaknya tidak menyuarakan di dalam rapat paripurna.
Awiek, sapaan akrab Achmad Baidowi mengatakan, Fraksi PPP belum mengadakan rapat untuk membahas usulan hak angket. “Kami kan harus rapat dulu. Nanti langsung ketua fraksi ya,” ungkap Awiek usai rapat paripurna kemarin.
Sedangkan Fraksi Partai Nasdem belum bersuarakan terkait usulan hak angket, karena masih menunggu rekapitulasi suara pemilu. Anggota Fraksi Partai Nasdem Sugeng Suparwoto mengatakan, dirinya yakin partainya akan mendukung hak angket.
Sikap Nasdem mengenai usulan hak angket ditegaskan Taufik Basari. Usai sidang, anggota DPR dari Fraksi Nasdem itu menegaskan pihaknya siap menjadi bagian dari usulan hak angket.
Dia menyebut, saat ini pihaknya tengah mempersiapkan tanda tangan hak angket dari setiap anggota fraksi.
”Yang paling penting kan konkritisasinya,” ujarnya di kompleks DPR.
Politisi yang akrab disapa Tobas ini menambahkan, sembari menyiapkan tanda tangan, pihaknya juga menunggu komunikasi dan persiapan PDIP selaku inisiator hak angket.
”Setelah mereka (PDIP) siap, dan kita sudah matangkan komunikasinya, ya sesegera mungkin (hak angket) bisa berlanjut,” tuturnya.
Aus Hidayat Nur, anggota DPR dari Fraksi PKS daerah pemilihan (dapil) Kalimatan Timur menyampaikan bahwa pimpinan dewan dan seluruh anggota DPR harus memperhatikan aspirasi masyarakat.
Menurut dia, masyarakat meminta agar DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. “Pemilu yang diwarnai banyak kecurangan. DPR harus menggunakan hak angket,” ungkapnya.
Dia memaparkan, ada dua alasan mengapa hak angket kecurangan pemilu perlu digunakan DPR. Pertama, Pemilu 2024 merupakan momen krusial bagi bangsa Indonesia, sehingga penyelenggaraannya harus tetap terjaga agar berlangsung jujur dan adil.
