JAKARTA, radarsampit.com – Fenomena krisis populasi di negara maju seperti di Jepang dan Korea, bisa saja juga terjadi di Indonesia. Dimulai dari tren angka pernikahan yang mengalami tren penurunan. Bahkan angka pernikahan di 2023, menjadi yang paling rendah dalam satu dekade terakhir.
Merujuk laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) angka pernikahan di 2023 tercatat 1,58 juta pernikahan. Lebih sedikit dibandingkan periode 2013 yang tercatat 2,21 juta pernikahan. Kondisi ekonomi, gaya hidup, dan aspek sosial lainnya ditengarai menjadi pemicunya.
Penurunan angka pernikahan di Indonesia itu jadi perbincangan di dunia maya. Jika dihitung dalam sepuluh tahun terakhir, ada penurunan mencapai 28 persen.
Penurunan angka pernikahan ini diprediksi akan berlangsung sampai 10 tahun mendatang. Bahkan kelompok jomblo hingga usia 30 tahunan, akan menjadi kelompok arus utama di tengah populasi masyarakat Indonesia.
Dirjen Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin mengatakan mereka hanya memegang data pencatatan nikah untuk umat Islam saja. Sementara data di BPS itu bersifat umum. Kepada anak-anak muda, Kamaruddin memang mengatakan jangan buru-buru menikah.
“Persiapkan diri sebaiknya,” katanya, Selasa (5/3/2024).
Untuk menyiapkan bekal membangun keluarga, Kemenag mendorong calon pengantin untuk ikut bimbingan perkawinan atau bimwin. Bahkan pada semester 2024 ini, Ditjen Bimas Islam mengeluarkan kebijakan bimwin menjadi syarat untuk mendaftar pernikahan di KUA.
Menurut Kamaruddin dengan persiapan diri yang sebaik-baiknya, maka dapat membangun keluarga yang bermutu. Memudian melahirkan generasi yang juga bermutu. “Untuk menuju Indonesia hebat,” kata dia.
Kamaruddin tidak ingin lebih jauh mengomentari penurunan angka perkawinan. Terkait gagasan dibukanya pencatatan perkawinan semua agama di KUA, ditengarai bisa mempermudah masyarakat.
Kamaruddin menegaskan, bisa jadi kebijakan baru itu bisa meningkatkan angka pernikahan. Tetapi dia menegaskan substansi aturan membuka layanan pencatatan perkawinan semua agama di KUA bukan untuk meningkatkan angka pernikahan itu sendiri.
Sementara itu Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh mengomentari soal penurunan angka perkawinan. Khususnya dikaitkan dengan hukum pernikahan di dalam Islam. Dia menjelaskan bahwa hukum asal menikah itu adalah boleh, dwngan persyaratan tertentu.
“Jika sudah memenuhi persyaratan, sebaiknya segera menikah,” katanya.
Salah persyaratan adalah usia dewasa untuk melangsungkan pernikahan. Dia menegaskan bahwa ketrntuan usia untuk menikah itu adalah kualitatif. Karena terkait dengan kecakapan. Khususnya kecakapan membangun rumah tangga.
Untuk diketahui Jepang menjadi sorotan karena tingkat menikah, termasuk untuk memiliki momong menurun. Diantara pemicunya adalah biaya hidup, khususnya biaya pendidikan yang tinggi.
Akibatkan tingkat kelahiran atau fertilitas anak di Jepang ikut mengalami penurunan. Tahun lalu tingkat kelahiran di negeri sakura itu mencapai rekor terendah.
Angka fertilitas atau rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama hidupnya adalah 1,2565. Angka tersebut turun dibandingkan dengan level terendah sebelumnya di 1,2601 yang diunggah pada 2005 dan jauh di bawah level 2,07 sebagai angka yang dianggap dapat mempertahankan kestabilan populasi. (wan/jpg)
