PALANGKA RAYA, radarsampit.com – Seluruh pangkalan elpiji bersubsidi ditekankan untuk menjual sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.
Jika ditemukan pelanggaran, dipastikan akan mendapatkan sanksi dari pemerintah dan Pertamina, salah satunya pencabutan izin pangkalan.
Penekanan itu ditegaskan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian (DPKUKMP) Kota Palangka Raya untuk ratusan pangkalan elpiji di Kota Palangka Raya.
DPKUKMP Kota Palangka Raya juga menegaskan, pihaknya tidak henti-hentinya melaksanakan sidak (inspeksi mendadak) ke sejumlah agen dan pangkalan elpiji subsidi.
Sidak tersebut tentunya untuk mencegah terjadinya kecurangan atau penyelewengan penjualan kuota elpiji di setiap kelurahan yang ada di wilayah Palangka Raya.
Kepala DPKUKMP Samsul Rizal melalui Sekretaris DPKUKMP Kota Palangka Raya, Hadriansyah mengatakan agar penjualan elpiji subsidi di setiap pangkalan yang tersebar di Palangka Raya harus sesuai HET.
“Kami selalu ingatkan agar semua pangkalan menjual tidak melebihi HET, yakni Rp 22 ribu dalam kota dan Rp 24 ribu di kawasan pelosok kota. Kami akan terus pantau, makanya beberapa hari lalu sudah melakukan sidak ke sejumlah pangkalan elpiji subsidi atau elpiji 3 kg, dengan tujuan mengetahui penjualan elpiji tersebut sesuai HET apa tidak,” katanya, Senin (22/04/2024).
Hadriansyah menekankan, pihaknya bersama sejumlah stakeholder lainnya akan gencar melakukan sidak ke pangkalan dan agen-agen gas elpiji subsidi tersebut.
“Sidak ke lapangan tentunya kami juga akan terus gencar berkolaborasi dengan pihak Pertamina, sehingga apabila ada hal-hal yang ditemukan di lapangan bisa menjadi bahan evaluasi dan catatan tim setiap bulannya. Kami laksanakan ini agar benar-benar pangkalan melaksanakan keputusan untuk tidak menjual di atas HET,” tegasnya.
Ia menambahkan, agar pangkalan tidak melakukan tindakan nakal atau menjual di atas HET pihaknya juga menyampaikan terkait hal tersebut kepada agen elpiji di Kota Palangka Raya.
