Dugaan Pungli PPDB Terjadi Hampir di Semua Daerah

Warga Ramai-Ramai Lapor Gubernur Kalteng

ilustrasi pungli ppdb
Ilustrasi PPDB (Faisal/Radar Sampit)

SAMPIT, radarsampit.com – Penerimaan peserta didik baru (PPDB) menjadi peluang bagi oknum di dunia pendidikan mereguk keuntungan. Dalih beragam disampaikan agar bisa menarik uang dari orang tua siswa. Problem akut yang terjadi bertahun-tahun meski aturan tegas melarang.

Hal itu tercermin dari berbagai laporan yang disampaikan warga melalui media sosial. Sejumlah orang tua siswa mengeluhkan berbagai persoalan dalam PPDB tahun ini, terutama pada jenjang SMA. Sebagian besar pelapor mengungkap banyaknya pungutan yang membebani. Padahal, sejumlah pejabat terkait sebelumnya koar-koar agar PPDB bebas pungutan.

Bacaan Lainnya
Gowes

Laporan tersebut disampaikan warga melalui akun resmi media sosial Gubernur Kalteng Sugianto Sabran di Facebook. Sugianto membuka layanan pengaduan terkait PPDB dan meminta warga menyampaikan keluhan dan masalah yang terjadi di lapangan. Problem PPDB di antaranya terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur, Palangka Raya, Kotawaringin Barat, Barito Timur, dan lainnya.

”Bagi masyarakat Kalimantan Tengah, Penerimaan Peserta Didik Baru tahun 2023 tingkat SMA sederajat (di bawah tanggung jawab Pemprov Kalteng) sesuai peraturan bebas pungutan. Tidak ada pembenaran terhadap praktik pungutan tersebut. Apabila terjadi, silakan lapor atau bisa mencantumkan pada kolom komentar,” tulis Sugianto.

Baca Juga :  KERAS!!! Gubernur ”Gugat” Kepedulian Pusat, Jangan Hanya Datang ke Jawa dan Bali Saja!

Sampai pukul 19.30 tadi malam, Selasa (11/7), komentar yang masuk mencapai 329. Dalam kolom komentar, Sugianto juga mengajak semua pihak memberantas pungli. Dia juga meminta saran dan masukan pada warga untuk perbaikan pendidikan. ”Insya Allah saya segera mengundang kepala sekolah se-Kalteng,” katanya.

Akun @Fernando Raja Guk Guk meminta Gubernur Kalteng melakukan evaluasi terkait pembayaran iuran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan di SMA Negeri se-Kalteng. Masing-masing sekolah berbeda-beda nilainya, yakni Rp250 ribu/bulan/siswa, Rp200 ribu, 150ribu, dan Rp50 ribu.

”Pada ajaran baru ini, ada SMA Negeri yang mewajibkan siswa membayar langsung tiga bulan pada saat daftar ulang,” katanya.

Sejumlah warga Sampit juga mengeluarkan unek-uneknya. ”Tolong pak, diperbaiki lagi sistem zonasi tingkat SMA di Sampit. Kami yang rumahnya jarak 2km tidak bisa masuk di dua sekolah yang berzonasi dekat kami. Terus, kalau anak kami tidak bisa ke sekolah itu, ke mana lagi anak kami sekolah? Sedangkan sekolah itulah yang terdekat untuk kami. Kalau bisa dicek kebenaran KK mereka tinggal. Betul apa tidak sekarang banyak memanipulasi KK, yang jauh tiba-tiba jadi dekat,” tulis akun @Nurhayati Yati.



Pos terkait