JAKARTA, radarsampit.com – Hari berlalu, bukannya masalah serangan Ransomware di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 teratasi. Justru sebaliknya, data instansi yang terdampak semakin banyak. Dalam rapat bersama Komisi I DPR terungkap bahwa sebanyak 282 instansi terdampak. Banyaknya instansi tersebut, menjadi sorotan parlemen.
Dalam paparannya, Menkominfo Budi Arie Setiadi menyampaikan sebanyak 43 instansi aman karena data yang dititipkan di PNDS 2 hanya data backup. Instansi tersebut memiliki data yang disimpan di sistem sendiri. Sisanya sebanyak 239 instansi yang shutdown layanannya karena tidak punya backup data.
Urusan minimnya instansi yang mempunya backup data, menjadi bahan utama selama rapat berlangsung. Pada kesempatan itu, Budi langsung menyampaikan mengeluarkan keputusan menteri tentang kewajiban backup data oleh seluruh tenant atau instansi yang menggunakan layanan PDNS 1 maupun PDNS 2.
’’Paling lambat Senin saya keluarkan. Sekarang menjadi mandatory,’’ tuturnya.
Budi meluruskan Kominfo tidak menyudutkan instansi atau tenant yang tidak mempunyai backup data. Dia menjelaskan khusus di PDNS 2 disiapkan kapasitas backup sebanyak 5.790 VM (virtual machine/virtual mesin). Dari jumlah tersebut, data yang terbackup hanya 1.630 VM atau sekitar 28,5 persen saja.
Dirjen Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan mereka bertugas sebagai prosesor. Sementara pengendali data ada di masing-masing instansi atau tenant.
’’Kami sebagai prosesor tidak bisa mengambil data tenant untuk melakukan backup,’’ tuturnya. Ketentuannya tenant sendiri yang harus melakukan backup secara mandiri.
Sejumlah anggota DPR menyampaikan respons kekecewaan terhadap kejadian serangan Ransomware tersebut. Khususnya minimnya instansi yang memiliki backup data.
Anggota Komisi I DPR Sukamta menganalogikan Kementerian Kominfo membuka layanan penitipan koper di bandara. Kemudian Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bertugas sebagai satpam.
Lalu instansi atau tenant sebagai pelancong yang diminta menitipkan koper di tempat yang sudah disiapkan. ’’Kemudian ini locker room-nya dimasuki maling, dikunci dari dalam. Pemilik koper tidak bisa ambil kopernya,’’ katanya.
Lalu Kominfo sebagai pemilik koper, justru menyudutkan pemilik koper karena tidak mempunyai koper cadangan. Sampai dengan berita ini ditulis, rapat masih berlangsung. Muncul gagasan supaya dibentuk panitia kerja (panja) untuk membahas lebih dalam soal serangan Ransomware.
Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian mengakui bahwa sampai kemarin pelaku yang menyerang PDNS 2 belum terdeteksi.
“Kami baru menemukan indikasi-indikasi yang nantinya dari indikasi itu kami oleh untuk menemukan (pelaku),” ungkap dia dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR.
Namun dia memastikan bahwa proses forensik sudah berjalan sejak instansinya menerima laporan gangguan PDNS 2 pada 20 Juni lalu.
Hinsa menyatakan bahwa langkah-langkah digital forensik sudah dilakukan sesuai dengan mekanisme. ”Tapi, memang awalnya kesulitan juga. Karena semua data itu terenkripsi,” bebernya.
Beruntung masih ada data yang bisa dianalisis oleh BSSN. Dia memastikan, nantinya hasil analisis tersebut bakal disampaikan. Selain itu, proses recovery juga langsung berjalan. ”Dan tentunya kami segera melakukan evaluasi, kenapa sampai terjadi,” tambahnya.
Hasilnya pada 22 Juni 2024, BSSN berhasil mengidentifikasi penyebab gangguan pada PDNS 2. Yakni serangan ransomware. Mereka juga langsung mengambil langkah cepat untuk memastikan gangguan pada PDNS 2 tidak menyebar sampai ke PDNS di Serpong dan Batam.
