Indikasi Penyimpangan Anggaran Sekretariat DPRD Kotim Menguat

ilustrasi anggaran
ilustrasi

Radarsampit.com – Indikasinya dugaan penyimpangan penggunaan anggaran di Sekretariat DPRD Kotim semakin menguat. Salah satunya anggaran untuk mencetak Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran (DPPA) di DPRD Kotim dengan nilai sekitar Rp21 juta. Anggaran tersebut sudah dicairkan, namun dokumennya tak pernah sampai ke anggota DPRD Kotim.

Seorang anggota DPRD Kotim yang meminta namanya tak disebutkan mengaku tak pernah menerima DPA maupun DPPA. Bahkan, dia kaget ketika dikonfirmasi apakah selama ini pernah menerima dua jenis dokumen tersebut.

Bacaan Lainnya
Gowes

”Saya justru baru tahu kalau ada anggaran penggandaan DPA dan DPPA. Tapi, selama saya di sini, kedua jenis barang itu tidak ada dan tidak pernah dibagikan ke kami,” katanya, Minggu (17/9/2023).

Legislator ini memastikan mata anggaran itu fiktif. ”Kalau ada mata anggarannya, sementara barangnya tidak ada, artinya kan fiktif,” tegasnya.

Demikian pula dengan dengan jumlah kalender yang dibagikan. Dia yakin jumlahnya tidak seperti tertulis pada mata anggaran, yakni 1.500 lembar dengan total Rp83juta. ”Paling banyak kalender itu 200 yang dicetak. Kalau sampai seribuan, ke mana larinya? Nanti akan kami panggil semua untuk menyikapi informasi ini,” katanya.

Baca Juga :  Dari Pelatihan Jurnalistik yang Digelar PWI Kotim (2)

Kalender DPRD Kotim terbagi dua, yakni kalender dinding dan kalender meja. Pada kalender tersebut menampilkan foto-foto dokumentasi anggota DPRD Kotim. Adapun harga pengadaan kalander dinding sebesar Rp35 ribu per kalender dengan total anggaran Rp55 juta, sedangkan kalender meja harganya Rp56 ribu per kalender dengan total Rp28 juta.

Tahun ini, Sekretariat DPRD Kotim pada pos kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan nilainya Rp354,1 juta dengan rincian, belanja barang habis pakai, yakni alat tulis kantor serta bahan lainnya Rp342,1 juta dan pembelian benda kantor pos sekitar Rp12 juta. Anggaran itu untuk biaya fotokopi, penjilidan, pencetakan kartu, pembelian amplop, cetak buku laporan keuangan, dan pembelian map dinas.

Belum ada penjelasan resmi dari Sekretaris DPRD Kotim Bima Eka Wardana terkait anggaran DPRD Kotim yang mengundang pertanyaan publik tersebut. Beberapa kali dikonfirmasi terkait anggaran DPRD Kotim pekan lalu, Bima tak merespons. Informasinya, dia mengikuti kunjungan kerja anggota DPRD Kotim ke luar daerah. (ang/ign)



Pos terkait